Pemerintah anggarkan Rp42,385 triliun dana PMN bagi 9 BUMN di 2021

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp42,385 triliun sebagai penyertaan modal negara (PMN) bagi sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2021.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Meirijal Nur mengatakan, pemberian PMN tersebut untuk mendukung berbagai program yang dijalankan oleh BUMN tersebut.

"Secara total, alokasi PMN ke BUMN dan lembaga itu jumlahnya di APBN 2021 Rp42,385 triliun. Dialokasikan ke 9 BUMN," katanya dalam acara PMN dalam APBN 2021, Jumat (6/11).

PMN bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai Rp5 triliun akan digunakan untuk mendukung program pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan.

Sedangkan, untuk Hutama Karya dialokasikan sebesar Rp6,208 triliun guna mendukung pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatera Selanjutnya, untuk PT SMF senilai Rp2,250 triliun untuk mendukung mendukung penyaluran dana murah bagi pembangunan FLPP.

Kemudian, untuk PT BPUI senilai Rp20 triliun untuk peningkatan kapasitas usaha dalam menata industri perasuransian dan pinjaman. Lalu, untuk Pelindo III senilai Rp1,2 triliun untuk mendukung pembangunan pelabuhan Benoa di Bali dan mendorong program Bali Maritim Tourism Hub.

Selain itu, juga diberikan PMN kepada PT ITDC sebesar Rp470 miliar untuk pembangunan infrastruktur perhelatan G20 pada 2023 di Tanamori-Labuan Bajo, untuk PT KIW senilai Rp977 miliar guna mendukung pembangunan kawasan industri terpadu (KIT) Batang.

Untuk PT PAL senilai Rp1,280 triliun guna mendukung produksi kapal selam, dan terakhir diberikan kepada PT Indonesia Eximbank untuk penyediaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, serta penugasan khusus ekspor.

"Kalau dilihat dari sisi penganggarannya, kita gede menganggarkan lokasi ke PMN," ujarnya.