Salah sasaran, dosen terdaftar jadi peserta Kartu Prakerja

Seorang dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Rasminto, mendapat surat elektronik (email) dari Kartu Prakerja, Senin (20/4), pukul 20.18 WIB. Isinya terkait verifikasi email sebelum menggunakan akun program itu.

"Saya tidak pernah daftar Kartu Prakerja. Tapi, ada email masuk (terkait) verifikasi," ujarnya kepada Alinea.id, Selasa (21/4).

Hal ini, menurut dia, menunjukkan sistem program bernilai Rp20 triliun tersebut belum mapan dan rawan dikorupsi. Pangkalnya, tidak menyasar kepada yang berhak, sesuai kriteria yang ditetapkan.

Di sisi lain, dirinya beranggapan, pemerintah berupaya membantu masyarakat–pengangguran dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun dirumahkan–untuk meningkatkan kompetensi. Sayangnya, tidak tepat sasaran dan pelatihan dilakukan dalam jaringan (online).

Persoalan kedua, tambah Rasminto, program pelatihan daring kurang tepat dilaksanakan pada saat sekarang, di tengah pandemi coronavirus anyar (Covid-19). Sebab, banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Mereka lebih membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Pekerja yang di-PHK dan dirumahkan akan lebih berdaya, kalau programnya berupa padat karya. Misalnya, dijadikan relawan nonmedis Covid-19. Seumpama ada 1 juta orang digaji Rp2 juta per bulan dan bekerja selama tiga bulan, berarti Rp6 triliun. Dengan begitu, maka daya beli terjaga," tuturnya.

Masalah berikutnya, angka tingkat pengangguran terbuka di pedesaan lebih besar dan akses di sana lebih sulit. Sehingga, peluang berpartisipasi dan menjadi penerima Kartu Prakerja kecil.

Masih banyak juga masyarakat desa yang beranggapan, Kartu Prakerja sebagai tunjangan hidup bagi yang belum bekerja atau pengangguran. Artinya, sosialisasi program belum baik. 

"Email itu juga membuktikan, sistemnya rentan disalahgunakan orang-orang tidak bertanggung jawab dan 'melek teknologi'. Bisa saja mereka mendaftarkan beberapa aku, padahal pemiliknya satu. Ini berpotensi terjadi," imbuh Rasminto.

Polemik lain
Selain salah sasaran, beberapa hal terkait Kartu Prakerja juga disorot publik–dan warganet melalui media sosial. Terpilihnya Skill Academy by Ruangguru, salah satunya.

Terpilihnya Ruangguru, satu dari delapan mitra penyedia jasa pelatihan daring Kartu Prakerja, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pangkalnya, pendiri perusahaan rintisan sektor edukasi ini, Adamas Belva Syah Devara, menjabat Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya, materi-materi pelatihan yang disediakan rekanan tersebar luas di berbagai media, seperti Youtube. Pun dapat diakses dengan cuma-cuma.

Buat temen temen yang nggak lolos dapet kartu pra kerja, jangan berkecil hati

Berikut adalah channel2 youtube yang kamu bisa akses gratis untuk belajar

A thread — Ridwan Hanif (@ridwanhr) April 18, 2020

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang I sudah ditutup. Jumlah peminat mencapai 5.965.048 orang. Karenanya, pemerintah menentukan 200.000 penerima melalui sistem pengundian.

Rencananya, gelombang II dibuka hari ini. Mundur sehari dari niat awal, kemarin.

Anggaran Program Kartu Prakerja yang dikucurkan menembus Rp20 triliun. Pencairannya melalui Bank Nasional Indonesia (BNI). Total sasaran penerima manfaat 5,6 juta warga. 

Peminat yang lolos bakal menerima insentif hingga Rp3,55 juta dan terdiri dari tiga elemen. Biaya pelatihan kompetensi Rp1 juta, uang tunai Rp600.000 per bulan dan diberikan hingga empat kali, serta insentif Rp150.000 jika sudah merampungkan pelatihan dan mengisi survei evaluasi program.