Saran ekonom untuk menteri baru Jokowi

Menteri profesional

Belajar dari kabinet kerja sebelumnya, Piter menilai selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019, hanya beberapa kementerian yang cukup bekerja keras. 

Dari kacamata Piter belum ada menteri yang mampu melakukan lompatan. Masing-masing menteri dinilai masih bekerja sendiri-sendiri, tanpa koordinasi yang kuat dan perencanaan yang matang. 

Piter menyebut sejumlah menteri yang kinerjanya cukup baik seperti: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perhubungan Budi Karya. 

Sebenarnya, tidak masalah apabila menteri periode 2020-2024 kelak dipimpin dari partai asal dapat bekerja secara profesional. Selama ini menurut Piter, sejumlah menteri juga diisi oleh politikus dan terbukti investor juga tetap banyak datang. 

"Pemerintahan itu dunia politik, tidak mungkin lepas dari kepentingan politik. Semua negara juga begitu, kalau pemerintahannya gagal, harus diberi hukuman. Mekanisme ini yang harus dibangun," tutur Piter. 

Berseberangan dengan Piter, Fithra justru menilai bila posisi menteri diisi oleh orang-orang yang berasal dari kalangan partai politik bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan. Sebab, investor masih menunggu dan melihat siapa yang akan menduduki kursi menteri nanti. 

"Apabila kursi menteri hanya berasal dari politikus, maka kebijakannya akan diniliai tidak konsisten. Karena investor akan melihat siapa saja orang yang akan mengisi pos-pos penting dalan kabinet ekonomi," ujar Fithra. 

Seperti diketahui di kabinet Jokowi jilid I, kementerian teknis bidang ekonomi ditempati anggota partai politik. Mereka adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yakni kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Ketua Umum Partai Golongan Karya yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartato. 

Meski ada pula yang berasal dari kalangan profesional seperti: Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan. 

Namun, meskipun profesional tapi seharusnya ditempatkan di dalam kementerian yang bertolak belakang dengan ilmu yang pernah didapatkannya.

"Yang profesional, jangan asal ditempatkan juga. Minimal punya daya dorong untuk kementeriannya. Kalau untuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, mesti profesional. Kalau diisi parpol lagi investor tidak akan tertarik, karena kinerjanya yang paling buruk," ucap Fithra. 

Riset : Fultri Sri Ratu Handayani