Sarasehan 100 Ekonom: Para capres umbar janji sektor ekonomi

Ketiga para calon presiden (capres) 2024, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11). Dalam forum yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu, ketiganya mengumbar janji di sektor ekonomi.

Sebagai pembicara pertama, Anies menyinggung soal nihilnya arahan nasional untuk pemerintah daerah (pemda) yang tecermin pada tingkat kesejahteraan masyarakat hari ini. Dicontohkannya dengan tingginya angka stunting akibat minimnya perhatian terhadap kondisi ibu hail.

Padahal, sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu, posyandu bisa menjadi ujung tombak kesejahteraan ekonomi rakyat kecil. Sayangnya, perannya kian terpinggirkan.

"Ketika ibu-ibu jadi ujung tombak, di situlah koperasi masuk, welfare masuk. Program pemerintah jangan dinikmati pemerintah sendiri," katanya.

Anies melanjutkan, lima tahun ini merupakan kesempatan Indonesia untuk kalibrasi. Visi Indonesia Emas 2045, baginya, bukan hanya tentang produk domestik bruto (PDB), tetapi kemakmuran rakyat.

Jika hanya berfokus pada PDB, mantan Rektor Universitas Paramadina ini berpendapat, ketimpangan sulit dihapuskan. Alasannya, tingginya angka pertumbuhan ekonomi tak menyelesaikan masalah pengangguran.

"Kira-kira, visi ke depannya begitu," ucapnya.

Transformasi ala Prabowo
Sementara itu, Prabowo menyinggung strategi transformasi dalam pengembangan sektor ekonomi ke depannya. Bersama Gibran, ia mengklaim, ingin Indonesia menciptkan produk modern, seperti dapat memproduksi mobil, motor, televisi, dan jam tangan. 

Terwujudnya Indonesia Emas 2045 adalah tujuannya, yang dibeberkan melalui beberapa indikator. Misalnya, PDB melonjak hingga US$9,8 triliun pada 2045 dibandingkan 2022 sebesar US$1,3 triliun sehingga masuk 5 besar dunia dan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita menjadi US$30.000 dari saat ini sekitar US$4.580.

Prabowo menambahkan, ia dan tim telah menyusun 100 strategi untuk pelaksanaan transformasi ekonomi tersebut. Titik berangkat perubahan yang diusungnya bertolak dari program yang telah dikerjakan rezim Joko Widodo (Jokowi).

"Apa yang dilakukan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo tidak dapat dipungkiri merupakan suatu landasan ekonomi yang cukup solid," ujarnya. Dalihnya, banyak pembangunan yang telah dilakukan, seperti jalan tol, bandara, hingga pelabuhan.

Lebih jauh, Prabowo menilai, masalah ekonomi yang lama terjadi adalah buruknya pengelolaan sumber daya alam (SDA). Imbasnya, kekayaan alam tersebut tidak dinikmati anak bangsa.

"Menurut saya, masalah ini adalah masalah sistemik karena kita tidak setia kepada Undang-Undang Dasar kita sendiri, kepada blueprint yang dirancang pendiri bangsa kita," bebernya.

Orientasi Ganjar
Pada kesempatan sama, Ganjar turut menyinggung soal masifnya pembangunan infrastruktur era Jokowi. Ia mengakui banyak proyek dikerjakan, tetapi belum menghasilkan.

Karenanya, bekas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu ingin memperbaikinya. Utamanya mendorong pembangunan fisik menjadi stimulus bagi sarjana dari keluarga miskin kembali ke desa.

"Ini menjadi inisatif untuk tumbuh bersama dan nilai tambah dari infrastruktur yang ada dan kotanya tidak makin berarti karena migrasi dan desa tumbuh tanpa jadi kota. Biarkan desa lokalitasnya muncul," katanya.

Ganjar lantas memaparkan orientasi mengembangkan industri. Pemerintahannya bersama Mahfud kelak bakal menggencarkan industri bernilai tinggi, khususnya bahan bakar mineral yang mencapai US$71 miliar, bijih mineral US$10,3 mineral, dan karet US$6,4 miliar.

"Karet ini lagi agak 'tenggelam' dan kemarin saya dari Palembang dan Lampung, mereka cerita, 'Tolong kami, Pak, karet kami harganya hancur'. Sudah pupuknya mahal dan kemudian tertuduhnya adalah pemerintah," bebernya.