SMF targetkan pembiayaan KPR Rp10 triliun sepanjang 2019

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) menargetkan penyaluran pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sekitar Rp10 triliun untuk 2019 ini. Angka ini meningkat 4,2% dibandingkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT SMF 2018 sebesar Rp9,6 triliun.

"Target penyaluran kredit ini akumulasi dari KPR konvensional dan syariah, serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ujar Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo di Kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).

Selain pembiayaan, PT SMF juga menargetkan sekuritisasi pada tahun ini tumbuh mencapai Rp2,2 triliun. Target ini juga meningkat dibanding RKAP 2018 yang hanya senilai Rp2 triliun. Kemudian, untuk penerbitan surat utang pada tahun ini dipatok sebesar Rp9,8 triliun, atau meningkat dari target sebelumnya sebesar Rp6 triliun.

"Kuartal I-2019 ini penyaluran pinjaman baru mencapai Rp2,51 triliun. Sekuritisasi masih proses, penerbitan surat utang juga baru mencapai Rp4,8 triliun, untuk FLPP Rp720 miliar dari Rp2,5 triliun," katanya.

Terkait rencana kerja, Ananta Wiyogo mengungkapkan bahwa terdapat tiga fokus SMF pada 2019 ini, yaitu pertama, pelaksanaan fungsi sebagai SMV dalam mendukung program pemerintah. Kedua, penguatan dan pengembangan model bisnis SMF, dan ketiga, yaitu implementasi pengembangan model bisnis SMF. 

Program pembiayaan 2019

Pada 2019, SMF menyiapkan program penurunan beban fiskal yang direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada pemerintah dalam program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dalam program ini, SMF berperan mengurangi beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%.

Sementara itu, pada tahun ini, juga akan fokus pada pembiayaan KPR di daerah yang terdampak bencana alam. Dalam program ini, SMF akan berkerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan renovasi rumah-rumah masyarakat setempat.

Pada tahap awal, program ini menyasar 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

“SMF akan bekerjasama dengan Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR pascabencana ini," ujar Ananta.

Selain itu, SMF akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merenovasi rumah di daerah kumuh melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku).

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

"Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat," ucapnya.

Program pembangunan rumah yang bakal menyentuh daerah kumuh di 32 kota seluruh Indonesia ini diperkirakan selesai pada Mei tahun ini. Sebagai informasi, pilot project program ini telah berjalan sejak Desember 2018 melalui perbaikan 14 rumah di Kelurahan Purwokinanti, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Selanjutnya, SMF akan mengucurkan pembiayaan homestay di destinasi wisata. Program ini sebagai dukungan SMF kepada pemerintah untuk mengembangkan kawasan wisata sebagai sumber devisa. Untuk program ini, SMF bekerja sama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata). 

"Program pembiayaan homestay diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik dan menciptakan lapangan kerja," katanya.

Dua destinasi wisata yang menjadi pilot project tahun ini, yakni Desa Wisata Samiran, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul, Yogyakarta.

"Diperkirakan program ini akan selesai di bulan Juli tahun ini," ucapnya.