sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Soal infrastruktur, Menteri PUPR bantah Jokowi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan infrastruktur selama ini sudah digarap oleh swasta, bukan hanya BUMN.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 07 Nov 2019 06:02 WIB
Soal infrastruktur, Menteri PUPR bantah Jokowi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pembangunan infrastruktur selama ini dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Basuki mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai pembangunan infrastruktur yang prioritas pembangunannya diberikan kepada swasta.

Hal ini menyambut pidato Presiden Jokowi yang mengatakan agar pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan jangan dikuasai oleh BUMN, melainkan diprioritaskan kepada pihak swasta.

"Saya dan Pak Menteri BUMN sudah berdiskusi. BUMN akan memberikan relaksasi kepada swasta untuk proyek-proyek infrastruktur," katanya di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).

Dia pun membantah bahwa proyek infrastruktur yang berjalan dalam kurun waktu lima tahun terakhir didominasi oleh BUMN. Bahkan menurutnya, dalam pembangunan seperti jalan tol di bawah pengawasan Kementerian PUPR, lebih banyak dibangun pihak swasta.

"Sebetulnya di proyek jalan nasional, BUMN juga tidak banyak. Kalau di tempat kami di Kementerian PUPR, jalan nasional itu kebanyakan dikerjakan oleh swasta," ujarnya.

Dia pun menyatakan keterlibatan pihak swasta telah lama didorong dalam setiap proyek infrastruktur, hanya saja pada praktiknya belum maksimal dilaksanakan di lapangan. Lebih lagi, lanjutnya, dana yang dimiliki oleh negara lewat APBN tidak mencukupi jika harus membangun proyek tersebut sendiri, apalagi kinerja BUMN belakangan sempat terseok-seok.

"Untuk itu diperlukan creative investment sesuai instruksi presiden. Sebetulnya kebijakannya dari dulu cuma belum sepenuhnya dilaksanakan," ujarnya.

Sponsored

Sehingga, lanjutnya, ke depan BUMN akan lebih berperan sebagai koordinator para pengusaha-pengusaha saja, dan memikirkan bagaimana sumber pendanaan proyek-proyek yang akan dibangun. Sementara Kementerian PUPR akan berperan sebagai pihak yang memikirkan bagaimana proyek tersebut dapat dieksekusi.

"Saya kira Pak Erick sudah mengerti. BUMN hanya akan mengurus pengusahanya saja, termasuk financing tadi. BUMN memikirkan how to do it. Kalau kami (PUPR) what to do," tuturnya. 

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan banyak pengusaha yang mengeluh kepadanya bahwa proyek pembangunan infrastruktur didominasi oleh BUMN, untuk itu dia mengatakan agar ke depan pembangunan infrastruktur diprooritaskan untuk swasta.

"Banyak sekali kontraktor lokal berkumpul bersama saya, 'Pak kok semuanya diambil BUMN?' Saya sudah perintahkan ini enggak sekali dua kali. Saya harapkan 5 tahun ke depan peran swasta bisa diberi peluang yang sebesar-besarnya," ujar Jokowi.