sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Sri Mulyani: 70% APBD urusi Pemda dan PNS, rakyat kapan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak boros anggaran hanya untuk wara-wiri.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Jumat, 15 Nov 2019 05:01 WIB
Sri Mulyani: 70% APBD urusi Pemda dan PNS, rakyat kapan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak boros anggaran hanya untuk wara-wiri.

Pasalnya 13,4% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hanya habis untuk perjalanan dinas. Untuk itu, Menkeu menyampaikan agar kepala daerah lebih efisien dalam mengelola anggarannya.

"Tolong kalau perjalanan dinas, sosialisasi ini satu tahun sekali saja, jangan wara-wiri," katanya dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 yang dihadiri ratusan Kepala Daerah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat, Kamis (14/11). 

Menteri Keuangan terbaik Asia Pasifik 2017-2019 versi majalah keuangan Finance Asia itu meminta, ke depan jika Pemda ingin melakukan sosialisasi di tingkat kementerian dan lembaga dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah-pisah seperti saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat alokasi agar dapat digunakan kepada hal yang lebih penting.

"Jangan hari ini sosialisasi dengan Menteri Keuangan, besok Menteri Kesehatan, bulan depan Menteri Pendidikan lain-lagi. Gitu kan? Sehingga bapak-ibu sekalian wara-wiri," ujarnya.

Selain itu, Sri juga menyoroti pemborosan untuk pengadaan alat-alat kantor yang mencapai 17,5% dari APBD. Di samping itu, belanja pegawai juga sangat tinggi mencapai 36% dari APBD.

"Jadi kalau dilihat tadi, belanja perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31% sendiri. Itu belum pegawai tadi 36%. Jadi APBD-nya hampir 70% digunakan untuk mengurusi orang-orang Pemda saja," ucap Sri.

Sedangkan masyarakat, lanjut Sri, hanya mendapat sisanya yang 30%. Dengan anggaran sekecil itu, menurut Sri Mulyani jelas tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain di kawasan.

Sponsored

"Sisa-sisa itu baru untuk rakyat. Itu kan salah kalau dilihat begitu sebenarnya. Jadi tolong dilihat betul. Makanya kalau (setiap) lima tahun (anggaran) ditambah terus, enggak kerasa hasilnya," imbuh Sri.

Untuk itu dia berharap para kepala daerah dapat terus melakukan inovasi-inovasi baru dalam mengelola anggaran dengan tetap mengedepankan efisiensi, sehingga tidak hanya membelanjakan anggaran untuk pegawai tapi berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kita berharap, bapak dan ibu sekalian terus mempelajari dan inovasi di dalam pengelolaan dan pembiayaan APBD. Kalau semua punya sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) bisa saling belajar," katanya.

"Tidak usah tunggu APBD-nya naik. Tapi kita bisa lakukan secara cermat. Membangun menggunakan inovasi pembiayaan, sehingga masyarakat bisa cepat merasakan pelayanan yang terbaik," tambahnya.