Sri Mulyani beberkan strategi fiskal lima tahun ke depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kembali menjabat pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 menjabarkan kebijakan fiskal yang akan ditempuhnya dalam lima tahun ke depan. Strategi yang dimaksud yakni melebarkan defisit fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia atau yang dikenal dengan instrumen countercyclical.

Dia menjelaskan perlambatan ekonomi global telah berdampak sangat signifikan kepada penerimaan negara dari perpajakan. Pasalnya sektor-sektor dunia usaha mengalami tekanan yang sangat tinggi.

"Kondisi ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh global. Kalau kita lihat kegiatan dunia usaha, signifikan mengalami tekanan, dia mempengaruhi jumlah pembayaran pajak yang sifatnya reguler tiap bulan," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/10). 

Untuk itu katanya, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada perekonomian nasional dengan sejumlah kebijakan seperti strategi countercyclical, di mana defisit fiskal diperlebar dengan mengurangi penerimaan pajak dan meningkatkan sisi belanja.

"Dalam desain APBN 2019 tadinya defisit fiskal 1,84%. Ddengan adanya lingkungan makro ekonomi mengalami tekanan, maka defisit bisa lebih diperlebar tanpa menimbulkan confidence problem terhadap instrumen APBN," ujarnya.

Dengan strategi tersebut, ujar Sri, akan memberikan penguatan kepada perekonomian sehingga dapat menetralisir pengaruh dari kondisi perekonomian global. 

Terlalu cari aman

Sementara itu, Ekonom dan Peneliti Center of Reforms on Economics ( CORE) Piter Abdullah meragukan kebijakan countercyclical yang akan dijalankan oleh Sri Mulyani. Pasalnya, katanya, Sri Mulyani dikenal sebagai menteri yang terlalu hati-hati dan cenderung main aman. 

"Sri Mulyani karakternya sangat hati-hati. Tidak akan ada terobosan di fiskal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Padahal, katanya, kebijakan fiskal merupakan kunci untuk melihat apakah perekonomian akan tumbuh tinggi atau tidak. Dia pun mengatakan jika Sri Mulyani akan menjalankan countercyclical, dia harus memulai dengan menurunkan penerimaan pajak.

"Seharusnya yang dilakukan adalah dengan pelonggaran tarif pajak dan menurunkan penerimaan pajak serta memberikan insentif pajak," jelasnya.

Sehingga, ujarnya, penerimaan pajak akan menjadi turun, namun di lain sisi ekspansi fiskal belanja negara harus dinaikan. Bila perlu katanya, naikkan gaji pegawai sehingga belanja naik, sementara penerimaan diturunkan dan membuat defisit melebar.

"Nah di 2019 defisit ditekan jadi 1,8%, tahun 2020 ditekan jadi 1,7% ini kebijakannya mau kontra siklikal atau apa? Ini cari aman. Kita ini butuh pertumbuhan ekonomi kalau enggak bisa resesi," ucapnya.

Dengan kondisi perekonomian seperti ini, jelasnya, akan menjadi tantangan berat pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 6% atau 8%. Namun, tidak menutup kemungkinan hal ini dapat dicapai dengan kebijakan yang benar.

"PR (pekerjaan rumah) yang paling sulit adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6% sampai 8%. Tapi bisa saja (dicapai), asal kebijakannya tepat," katanya.