Sri Mulyani sampaikan defisit anggaran Januari sebesar Rp45,7 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, defisit anggaran pada APBN 2021 untuk Januari mencapai Rp45,7 triliun atau 0,26% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Defisit pada Januari 2021 ini, meningkat 31,5% dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp34,8 triliun atau 0,23% dari PDB.

"Defisit APBN Januari 2021 sebesar Rp45,7 triliun atau 0,26% dari PDB. Tahun lalu Rp34,8 triliun. Mungkin tidak terlalu banyak berbeda, tetapi ada kenaikan 31,5% karena memang Januari tahun lalu belum mengalami Covid-19," katanya dalam konferensi pers virtual APBN Kita 2021, Selasa (23/2).

Defisit yang terjadi pada Januari 2021 ini, disebabkan oleh tingginya belanja dibandingkan pendapatan yang dikeluarkan pemerintah, untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat.

"Yang paling penting di APBN Januari adalah sisi belanja, karena APBN adalah instrumen fiskal untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi," ujarnya.

Adapun realisasi belanja pemerintah pada Januari 2021 mencapai Rp145 triliun atau tumbuh 4,2% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp139 triliun.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sepanjang Januari 2021 mencapai Rp94,7 triliun atau melonjak 32,4% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp71,5 triliun. 

Belanja tersebut berasal deri belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp48 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp46,6 triliun.

"Inilah yang kami sebut daya dorong belanja Januari 2021," ucapnya. 

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) realisasinya sebesar Rp51,1 triliun atau kontraksi sebesar 25,3% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp68,4 triliun.

Adapun dari sisi penerimaan negara sepanjang Januari 2021 mengalami kontraksi. Relaksasinya hanya sebesar Rp100,1 triliun atau kontraksi 4,8% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp105,1 triliun.

Kontraksi terbesar dari komponen penerimaan ini dialami oleh penerimaan pajak yang hanya terkumpul Rp68,5 triliun atau terkontraksi 15,3% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp80,8 triliun.

Tak hanya itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mengalami kontraksi sebesar 2,9% dibandingkan tahun lalu dengan realisasi 19,1 triliun. Begitu juga hibah yang terkontraksi 94,8% dengan realisasi nol rupiah.

Satu-satunya komponen penerimaan negara yang mengalami pertumbuhan positif hanya kepabeanan dan cukai yang realisasinya mencapai Rp12,5 triliun atau tumbuh 175,3% dari tahun lalu yang sebesar Rp4,5 triliun.