Sri Mulyani: Mendorong APBN solusi saat ekonomi global 2022 tidak pasti

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti, sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang terus bermutasi dan mengancam seluruh negara di dunia.

Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju, re-balancing ekonomi Tiongkok yang disrupsi rantai pasok, dan dinamika geopolitik. Serta yang masih mengancam lewat varian baru yakni virus omicron menjadi salah satu tantangan bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia.

“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan ekonomi yang makin kuat. Penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada kuartal keempat tahun 2021,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 di Istana Negara, Senin (29/11).

Sri Mulyani menerangkan bahwa saat ini perekonomian nasional dalam kondisi pemulihan yang cukup solid, hal tersebut terlihat dari sejumlah indikator ekonomi yang telah menunjukan tren positifnya.

"Keberhasilan pemerintah mengendalikan varian Delta dan terpelihara kedisiplinan protokol kesehatan dan kehati-hatian diharapkan akan jadi bekal kuat dalam hadapi ancaman baru," katanya.

Untuk itu kata dia meminta masyarakat untuk tidak jangan panik dengan adanya ancaman varian baru virus tersebut, mengingat pemerintah terus berupaya untuk mempercepat akselerasi program vaksin Covid-19.

"Diharapkan realisasi vaksinasi bisa menjadi bekal menghadapi varian baru yakni Omicron," katanya.

Sri Mulyani menjabarkan saat ini sebanyak 284 juta dosis vaksin atau 52,5% penduduk Indonesia sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 baik yang dosis pertama maupun dosis lengkap. Bahkan untuk pemerintah terus berupaya agar bisa menyuntikkan sebanyak 2 juta dosis vaksin Covid-19 setiap harinya.Dengan rata-rata dosis vaksin yang diberikan kepada masyarakat setiap harinya baru sekitar 1,5 juta dosis.

"Kalau bisa dilakukan 2 juta dosis per hari jadi akan mencapai 301 juta dosis di akhir tahun," pungkasnya.

Menkeu melanjutkan, guna tetap menangani pandemi dan terus mendorong pemulihan ekonomi, APBN 2022 dirancang masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang. Penyusunan dan penetapan APBN 2022 dilaksanakan dengan tetap menjaga transparansi, check and balance, serta proses legislasi yang baik.
 
Untuk mendukung pemulihan ekonomi, langkah reformasi struktural dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi, dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur konektivitas dan mobilitas.
 
Di bidang keuangan negara, reformasi perpajakan dilakukan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga menjadikan perpajakan menjadi sumber penerimaan yang handal dalam mendukung pendanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Reformasi penganggaran tahun 2022 untuk mendorong belanja agar lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, dan fokus terhadap program prioritas serta mengantisipasi terhadap kondisi ketidakpastian.
 
“Dari keseluruhan belanja negara tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun, sebesar Rp769,6 triliun anggaran TKDD diserahkan kepada para gubernur dan kepala daerah,” jelas Menkeu.
 
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara simbolis menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah. Dengan diserahkannya DIPA maka pelaksanaan kegiatan pelaksanaan APBN 2022 mengacu kepada dokumen tersebut.

“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKDD di tahun 2022 dapat segera ditindaklanjuti, sehingga kegiatan untuk pelaksanaan APBN dapat dilakukan segera pada awal 2022 untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Jokowi.