sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Lampu kuning ekonomi Indonesia

Atas situasi ini, terbitlah Perppu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 11 Mei 2020 13:20 WIB
Lampu kuning ekonomi Indonesia
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 29521
Dirawat 18308
Meninggal 1770
Sembuh 9443

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sistem keuangan nasional pada akhir Maret hingga April berada dalam status yang waspada akibat pandemi Covid-19.

Hal ini terlihat dari sejumlah indikator. Seperti banyaknya dana asing yang keluar atau capital outflow dari Indonesia dan pergerakan rupiah yang fluktuatif, serta gejolak di pasar saham.

"Sistem keuangan kita sebutkan dalam tingkatan yang waspada. Terlihat dari hampir semua indikator yang ada di dalam masing-masing Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," kata Menkeu Sri Mulyani pada Senin (11/5).

Oleh karena itu, KSSK segera melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan para Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Selain itu segera membahas perubahan undang-undang fiskal untuk situasi kegentingan yang memaksa.

Hasilnya nanti, terciptalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19).

"Tadi saya sampaikan mengenai stabilitas dari sistem keuangan pada bulan Maret sampai Kuartal I. Sehingga munculnya Perppu ini adalah suatu situasi kegentingan yang memaksa," ujar Ketua KSSK tersebut.

Sri Mulyani menuturkan, KSSK terus bekerja untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang masih membayangi perekonomian akibat Covid-19.

Sejumlah kebijakan telah diambil di dalam tubuh KSSK sendiri. Setelah pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2020 yang hanya bergerak di angka 2,97%, pemerintah tengah bersiap untuk mengantisipasi tekanan perekonomian di kuartal kedua.

Sponsored

"Meskipun dampak dari Covid-19 baru akan kita lihat semakin membesar untuk perekonomian kita di Triwulan II ini. Maka kita juga tetap meningkatkan kewaspadaan kita," ucapnya.

Anggaran Gugus Tugas 

Di sisi lain, Menkeu memastikan, pemerintah telah menyalurkan Rp2,06 triliun dari total anggaran Rp3,14 triliun kepada Gugus Tugas Covid-19 untuk penanganan pandemi coronavirus di Indonesia.

“Hingga saat ini realokasi anggaran telah disalurkan melalui Gugus Tugas COVID-19 di mana dari anggaran Rp3,14 triliun sudah disalurkan sebesar Rp2,06 triliun,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (11/5).

Sri Mulyani juga merinci Rp2,06 triliun tersebut akan dipakai untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan di rumah sakit sebesar Rp1,09 triliun. Lalu, Rp975 miliar untuk pembayaran klaim perawatan di 129 RS yang menangani pasien Covid-19.

“Saat ini jumlah klaim RS yang sudah dibayarkan sebesar Rp85,87 miliar untuk 1.888 pasien COVID-19,” ucapnya.

Realokasi dan refocusing anggaran merupakan instruksi presiden untuk mendukung bidang kesehatan, bantuan sosial, dan dunia usaha khususnya UMKM. 

Hasil realokasi anggaran itu ditujukan untuk K/L yang menangani Covid-19 seperti: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau kepada seluruh daerah agar melalukan refocusing terutama pada anggaran dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik sehingga dapat menambah realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sri Mulyani menambahkan, sebanyak 479 daerah telah menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD. Hingga 8 Mei 2020 dengan komposisi belanja mengalami perubahan. Rinciannya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%.

Lalu, Sri Mulyani mengatakan terdapat kenaikan belanja lainnya yakni dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bantuan sosial atau bansos dan belanja tidak terduga.

Ia menyebutkan total belanja yang direalokasi dan refocusing adalah Rp51,09 triliun dengan rincian Rp22,34 triliun ditujukan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi Rp9,88 triliun.

Berita Lainnya