Sri Mulyani: Tidak ada dana talangan BPJS Kesehatan tahun 2020

Kementerian Keuangan memastikan tidak akan ada dana talangan untuk BPJS Kesehatan pada 2020 menyusul kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2020.

Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pada tahun ini subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah meningkat hampir 50%. Dari sebelumnya Rp20 triliun menjadi Rp40 triliun.

Dengan naiknya subsidi untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut, diharapkan BPJS Kesehatan dapat mengelola anggarannya secara mandiri untuk selanjutnya.

"Jadi antisipasi untuk menaikkan anggarannya diharapkan cukup. Untuk 2020 ini BPJS Kesehatan menyampaikan mereka akan bisa menjaganya mulai 2020 dan seterusnya," katanya di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/1).

Selain itu, dana JKN juga telah meningkat hampir dua kali lipat, dari Rp26,7 triliun pada 2018 menjadi Rp48,8 triliun pada 2019.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menyatakan anggaran yang mengalami peningkatan tersebut diharapkan dapat mencukupi biaya operasional BPJS Kesehatan sehingga tidak perlu ada suntikan dari pemerintah.

"Sudah kita perhitungkan. Estimasi 2020 tidak ada lagi penyuntikan dana seperti 2019. Nanti kita monitor," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, subsidi bagi penerima bantuan iuran (PBI) juga telah mengalami peningkatan. Apalagi, telah dilakukan penyesuaian iuran untuk kelas 1, 2, 3 sehingga diharapkan dapat menutupi pengeluaran BPJS Kesehatan.

Dia pun menuturkan kuota penerima PBI akan terus dijaga agar tidak membludak dan jebol, sehingga menggerus keuangan BPJS Kesehatan. Kuotanya PBI ini maksimal sebesar 9,8 juta orang.

"Kuotanya akan terus kita jaga, anggaran sudah diperhitungkan dan cukup," ucapnya.