sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Sri Mulyani targetkan rasio pajak capai 12,4% tahun depan

Pemerintah akan melakukan reformasi pajak untuk mencapai target penerimaan pajak yang positif.

Soraya Novika
Soraya Novika Senin, 20 Mei 2019 17:01 WIB
Sri Mulyani targetkan rasio pajak capai 12,4% tahun depan

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tetap positif pada tahun 2020. Pada tahun itu rasio pajak (tax ratio) ditargetkan sebesar 11,8%-12,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kita tentu berharap bahwa kemampuan dalam penerimaan perpajakan kita akan tetap positif," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (20/5).

Sri Mulyani mengakui penerimaan perpajakan pada triwulan I-2019 menghadapi sejumlah tantangan karena kinerja ekspor maupun impor mengalami perlambatan.

Menurut dia, perlambatan yang terjadi karena tekanan eksternal ini terus diwaspadai pemerintah karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Untuk itu, ia memastikan, reformasi perpajakan akan terus dilakukan untuk merespon perkembangan ekonomi. Selain itu, reformasi perpajakan dilakukan agar mampu mendorong daya saing investasi serta ekspor melalui pemberian insentif fiskal untuk memperbaiki keseimbangan eksternal.

"Nanti dalam pembahasan selama dua bulan ke depan, kami akan semakin membentuk titik kesepakatan, sebelum menuangkan ke nota keuangan. Kami juga dengar pandangan dari semua fraksi di DPR," kata Sri Mulyani.

Selain pajak, pemerintah juga menetapkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 2,0%-2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meskipun ketidakpastian pasar komoditas global tetap harus diwaspadai.

Belanja negara

Sponsored

Sementara, pemerintah juga memproyeksikan belanja negara sepanjang 2020 mencapai 14,4%-15,4% terhadap PDB. Sri Mulyani memastikan, penguatan alokasi anggaran belanja dalam RAPBN 2020 akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan program prioritas sesuai tema kebijakan fiskal.

Program prioritas itu berupa pembangunan sumber daya manusia, perlindungan sosial, pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan reformasi institusional untuk akselerasi daya saing maupun perbaikan keseimbangan eksternal.

Sri Mulyani mengatakan, pembangunan manusia Indonesia dilakukan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sehingga memiliki produktivitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0.

"Kualitas tenaga kerja Indonesia harus naik kelas dari sebagian besar berpendidikan dasar dan kurang terampil menjadi tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang baik dan terampil," kata Sri Mulyani. 

Sejalan dengan hal tersebut, ia menambahkan, pemenuhan program-program perlindungan sosial yang komprehensif terus dikembangkan untuk menunjukkan negara hadir dalam melindungi komponen bangsa yang masih lemah.

Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya kelanjutan pembangunan sarana infrastruktur untuk peningkatan konektivitas arus orang dan barang yang disertai dengan penguatan jaringan digital.

"Kondisi infrastruktur yang semakin baik merupakan prasyarat percepatan transformasi ekonomi yang mendukung peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Untuk itu, kebijakan pengembangan destinasi wisata unggulan terus dilakukan di Candi Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba dan Mandalika untuk memicu devisa dari sektor pariwisata dan mengembangkan ekonomi daerah.

Komitmen terhadap desentralisasi fiskal, tambah dia, juga terus diperlihatkan di 2020 melalui peningkatan belanja transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan hingga sepertiga belanja negara.

Peningkatan alokasi ini diiringi kualitas implementasi dan efektivitas untuk mendorong peningkatan layanan dasar publik serta upaya pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.

Prioritas pembangunan lainnya adalah penataan institusi untuk menciptakan tata kelola yang baik dengan reformasi terus dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, kompeten, berintegritas serta profesional.

"Harapan kita semua, reformasi institusi dapat menghadirkan pelayanan publik yang optimal sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah meningkat da mendorong daya saing bangsa," kata Sri Mulyani.

Pengalokasian anggaran untuk program prioritas ini disertai penghematan belanja barang secara masif, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial dan subsidi serta penguatan transfer ke daerah dan dana desa agar belanja yang dihasilkan lebih berkualitas. (Ant)

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid