Sri Mulyani: Utang dan defisit dijadikan isu politik

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan di tahun politik ini, banyak pihak yang menjadikan utang dan defisit negara sebagai isu politik. Menurut dia, mayoritas masyarakat juga mengunakan kedua hal tersebut untuk menilai kondisi ekonomi Indonesia.

“Mereka seringkali terobsesi dengan rasio pajak dan utang," kata Sri di Jakarta, Rabu (30/1).

Padahal, Sri Mulyani menilai rasio pajak dan utang adalah alat atau instrumen bagi pemerintah untuk mendongkrak ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjaga 5,2% tahun lalu di tengah gejolak perekonomian global. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus mengelola perpajakan dalam negeri dengan kebijakan countercyclical. Caranya, kata dia, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak di era pertumbuhan tinggi (boom period), dan meningkatkan penerimaan dan memangkas pajak ketika menghadapi resesi.

Pada 2018, rasio pajak mencapai 11,5% dari PDB, angka tersebut lebih baik dari 2017 yang hanya 10,7% dari PDB. Sementara, angka rasio pajak Indonesia ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura yang memiliki rasio pajak sebesar 14%, Malaysia sebesar 15,5% dan Thailand sebesar 17%.

"Kita harus bisa secara terus menerus mengetatkan atau melonggarkan kebijakan, mengeloala instrumen fiskal untuk lebih sehat," pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan utang luar negeri Indonesia mencapai US$372,9 miliar atau setara Rp5.220 triliun per November 2018.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Aida Budiman mengatakan pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar utang tersebut. Selain itu, Indonesia juga mampu menghindari risiko-risiko yang disebabkan utang jangka pendek.