Strategi benahi BUMN: Rombak direksi hingga jual aset

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatatkan kinerja dan reputasi yang buruk hingga tahun ini. Sebut saja, tumpukan utang dan kasus suap Krakatau Steel hingga rekayasa laporan keuangan Garuda Indonesia.

Pengamat menyatakan beberapa langkah bisa diambil pemerintah seperti merombak direksi BUMN hingga menjual aset untuk menutupi utang yang besar.

Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho mengatakan Kementerian BUMN melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pemilihan atau perombakan direksi baru BUMN. Hal tersebut bertujuan agar BUMN dapat terhindar dari kasus praktik korupsi. 

"Dalam penyaringan direksi BUMN, pemerintah harus menempatkan KPK untuk bersih-bersih BUMN dari segala macam kepentingan yang nantinya akan merugikan perusahaan BUMN, terutama dari praktik korupsi," kata Emerson, di Jakarta, Selasa (20/8).

Emerson menjelaskan pelibatan KPK dalam proses pemilihan pejabat publik sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menyeleksi calon menteri atau lelang jabatan pada 2014.

"Dulu di periode awal pemerintahan, Jokowi sudah melakukan lelang jabatan dan meminta pelibatan KPK untuk mengangkat menterinya," katanya. 

Sementara, Peneliti BUMN Danang Widoyoko mengatakan lelang jabatan harus diberlakukan juga dalam proses seleksi direksi BUMN. Hal tersebut berguna untuk menjaga profesionalitas dan tranparansi dalam proses berjalannya seleksi direksi BUMN.

"Presiden Jokowi harus menerapkan keberhasilan dalam mengadopsi model lelang jabatan saat dia memilih menteri dan saat dia jadi gubernur dulu. Dan anehnya kan di BUMN, kita tidak melihat proses yang transparan seperti itu," kata Danang.

Menurut Danang, dengan diberlakukannya lelang jabatan dalam proses seleksi Direksi BUMN, akan membuka peluang seluas-luasnya bagi terpilihnya profesional terbaik dan kompeten. 

"Semua berkesempatan menjadi direksi BUMN, mulai dari pegawai BUMN Karya atau bahkan dari kontraktor perusahaan konstruksi swasta yang berhasil, dan itu terbuka, dan tranparan," jelasnya.

Tutup utang

Sementara itu, Danang mengatakan BUMN yang terlilit banyak utang juga harus segera melunasinya agar tidak semakin membengkak. 

Salah satu yang bisa dilakukan BUMN untuk memperoleh pendanaan bagi pelunasan utang yakni dengan menjual ase kepada swasta. 

“Misal BUMN karya seperti Waskita Karya, dia bisa melepas aset jalan tol ke investor swasta untuk memperbaiki neraca keuangan sekaligus memperoleh modal untuk membangun proyek berikutnya,” kata Danang.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan, untuk melunasi utang, BUMN harus agresif mendapatkan proyek-proyek ke depan. Salah satunya proyek infrastruktur yang sedang digencarkan pemerintah. 

Danang menjelaskan, selama ini BUMN memiliki peran besar di pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menyebut BUMN bahkan dijadikan Jokowi sebagai kendaraan strategis dalam melaksanakan program kerja pembangunannya. 

"Kita bisa lihat BUMN mendapatkan dukungan besar dari pemerintahan Jokowi, mulai dari penyertaan modal agar programya berjalan, dan peran BUMN menjadi sangat penting di bawah pemerintahan Jokowi," lanjutnya. 

Seperti diketahui, sepanjang periode pertama pemerintahan presiden Jokowi (2015-2018) mayoritas utang emiten karya tumbuh lebih dari dua kali lipat. 

BUMN Karya di antaranya, PT Adhi Karya TBK (Adhi), PT Jasa Marga TBK, PT PP Tbk, PT Waskita Karya, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Wijaya Karya Beton Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk.