Subsidi LPG tertutup, ESDM tunggu keputusan Presiden

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini sudah melakukan persiapan-persiapan untuk mengimplementasikan subsidi tertutup liquified petroleum gas (LPG) 3 Kg. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih.

Dia mengatakan uji coba pelaksanaan penyaluran subsidi LPG tertutup sudah dilakukan di beberapa kota. Penyaluran subsidi LPG tertutup didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Uji coba ini dia sebut dilakukan dengan teknologi Biometrik dan QRIS di bawah koordinasi Bappenas. Selain itu menurutnya Pertamina juga akan melakukan uji coba melalui aplikasi MyPertamina.

"Kami sampaikan bahwa rencana LPG tepat sasaran asal muasalnya adalah berdasarkan hasil rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR," paparnya dalam konferensi pers secara daring, Rabu (19/1).

Menurutnya, jika DTKS yang digunakan sebagai acuan penyaluran subsidi akurat maka penyaluran subsidi akan tepat sasaran. Kementerian ESDM saat ini masih menunggu keputusan Presiden untuk menerapkan subsidi tertutup ini.

"Apakah akan diterapkan subsidi tepat sasaran ini karena konsekuensinya penyaluran LPG tepat sasaran adalah kenaikan harga LPG 3 Kg," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu kesiapan DTKS karena pelaksanaan subsidi tertutup harus dilakukan dengan hati-hati. Sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Pastinya perlu keputusan Presiden, menetapkan apakah distribusi tertutup ini sudah bisa dilaksanakan apa belum. Sehingga Dirjen Migas lakukan adalah baru sebatas persiapan-persiapan," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan pemerintah dan parlemen telah bersepakat mengubah skema subsidi LPG 3 kg dilakukan secara tertutup.

"Penerima subsidi akan diintegrasikan dengan DTKS," paparnya kepada Alinea.id, Rabu (29/12).

Said berpendapat, jika subsidi LPG 3 kg masih bersifat terbuka seperti sekarang, maka tidak akan tepat sasaran karena siapa pun bisa membelinya.

"Pemerintah berjanji, pada pertengahan tahun depan akan menjalankan perubahan skema subsidinya seiring dengan penyempurnaan DTKS. Kita tunggu saja realisasi dari pemerintah," ungkapnya.