Tak ada pemberhentian umrah, Menag: Keberangkatan tetap dengan kebijakan satu pintu

Pemberangkatan jemaah umrah asal Indonesia tidak akan dihentikan. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa proses keberangkatan jemaah umrah akan tetap menerapkan skema kebijakan satu pintu atau one gate policy (OGP).

“Tidak ada pemberhentian umrah. Saya juga sudah meminta kepada Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar keberangkatan jemaah tetap menerapkan one gate policy (kebijakan satu pintu). One gate policy tetap diberlakukan. Jangan kemudian di masing-masing daerah bisa terbang sendiri-sendiri,” ujar Yaqut saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan-Jakarta, Senin (17/1).

Menurut Yaqut, keberangkatan jemaah umrah tetap berjalan. Sebab, tidak ada undang-undang yang melarang warga negara pergi ke luar negeri, termasuk untuk menjalankan ibadah umrah, kalau sudah mendapatkan visa. Kecuali, kalau yang bersangkutan terkena masalah hukum. 

“Jadi kalau sudah mendapat visa, dia berhak ke luar negeri. Tetapi pemerintah berhak melakukan pengaturan. Penerapan one gate policy adalah bagian dari pengaturan yang diberlakukan pemerintah,” ujar Yaqut.

Ia mengaku awalnya ada usulan untuk mencabut pengaturan one gate policy. Namun, setelah proses evaluasi dan ada kasus tim advance penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terinfeksi Omicron, maka diputuskan kebijakan satu pintu tetap diberlakukan.

“Kita masih pakai kebijakan satu pintu aja masih ada yang kena, apalagi kalau dicabut, akan sangat riskan,” ucapnya.

Dari 8 – 15 Januari 2022, total ada 1.731 jemaah umrah yang sudah berangkat ke Arab Saudi. Dari jumlah itu, terdapat 400 jemaah yang akan kembali ke Tanah Air pada hari ini. “Kami sudah melakukan evaluasi terhadap tim advance yang pulang dari Saudi. Evaluasi akan dilakukan lebih komprehensif seiring kepulangan jemaah umrah yang pertama,” tutur Yaqut.

Terkait kemungkinan asrama haji Pondok Gede menjadi tempat karantina kepulangan jemaah umrah, kata dia, usulan itu masih belum mendapatkan persetujuan dari Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19. Meski, saat ini masih proses komunikasi terus dilakukan.

“Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah masih terus melakukan komunikasi agar asrama haji bisa diterima sebagai tempat karantina kepulangan karena biayanya juga lebih murah dibanding tempat lain. Saya kira ini bisa meringankan jemaah umrah,” ujar Yaqut.