logo alinea.id logo alinea.id

Tantangan ekonomi Indonesia untuk presiden terpilih

Salah satu tantangan ekonomi yang harus dihadapi adalah stabilitas makro ekonomi jangka pendek.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Senin, 22 Apr 2019 12:00 WIB
Tantangan ekonomi Indonesia untuk presiden terpilih

Pemilu 2019 baru saja berlalu. Siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini lima tahun ke depan masih belum ditentukan, karena proses penghitungan suara masih berlangsung. Namun, siapa pun yang akan memimpin Indonesia, sejumlah tantangan ekonomi sudah menanti.

Ekonom Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pemilu berpengaruh 30% pada perekonomian, sementara sisanya 70% adalah faktor global dan fundamental ekonomi Indonesia.

“Jadi, yang pertama kita lihat, kinerja ekspor dan investasi masih loyo,” kata Bhima saat dihubungi reporter Alinea.id, Sabtu (20/4).

Pernyataan Bhima itu menanggapi proyeksi ekonomi Indonesia oleh Kementerian Keuangan dalam APBN 2019 sebesar 5,3% pada 2019. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4%.

Bhima mengatakan, proyeksi 5,3% itu akan susah diraih. Paling banter, kata dia, hanya akan menyentuh angka 5% hingga 5,1%. International Monetary Fund (IMF) pun memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2% saja.

Dari makro ekonomi hingga pangan

Pedagang memikul karung berisi beras di toko grosir pasar tradisional, Kampung Baru, Banda Aceh, Aceh, Senin (25/3). /Antara Foto

Menurut Bhima, ada beberapa tantangan ekonomi yang harus dihadapi presiden dan wakil presiden terpilih. Pertama, stabilitas makro ekonomi jangka pendek. Bhima menyarankan, siapa pun pemimpinnya nanti, setahun pertama untuk membereskan defisit neraca transaksi berjalan terlebih dahulu.

Pada 2018, defisit neraca transaksi berjalan merupakan yang terburuk. Bank Indonesia melaporkan, defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2018 sebesar US$8,8 miliar (3,37% produk domestik bruto/PDB), lebih tinggi dibandingkan defisit triwulan sebelumnya, yakni US$8,0 miliar (3,02% PDB).

Akan tetapi, secara kumulatif, defisit neraca transaksi berjalan hingga triwulan III 2018 tercatat 2,86% PDB. Sehingga masih berada dalam batas aman.

“Nilai tukar rupiah memang menguat, tapi penguatannya bagi-bagi bunga 8% untuk surat utang, jadi itu yang membuat kita dibanjiri dana asing. Tapi secara fundamental sebenarnya kita mengalami defisit transaksi berjalan yang buruk, sehingga volatilitas (kecenderungan mudah berubah) nilai tukar rupiah ini setahun ke depan sangat mungkin terjadi,” tutur Bhima.

Kedua, tantangannya terkait dengan kinerja investasi dalam negeri dan ekspor. Menurut Bhima, investasi tak cukup hanya dengan deregulasi dan insentif.

“Karena selama ini insentif yang ditawarkan pemerintah pusat tidak nyambung dengan kondisi yang ada di daerah,” katanya.

Artinya, lanjut Bhima, koordinasi pusat dan daerah sangat penting. Terlebih saat ini pucuk pimpinan pemerintah daerah baru terpilih. Menurutnya, yang harus dievaluasi adalah pemda yang menerbitkan regulasi bertentangan dengan pemerintah pusat.

Selain itu, tak kalah penting, menjaga ketahanan pangan. Bhima melanjutkan, inflasi Indonesia yang tercatat sebesar 3,13% pada 2018 memang rendah, tetapi Indonesia akan terus menerus ketergantungan terhadap impor pangan.

Laporan Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor pada November 2018, yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, Indonesia mengimpor sejumlah komoditas bahan pangan.

Dari laporan itu, pada 2018 Indonesia mendatangkan 2.202 juta ton beras, 4.622 juta ton gula, 9.196 juta ton gandum dan meslin, 587.000 ton jagung, 2.503 juta ton garam, 2.417 juta ton kedelai, 448.000 ton bawang putih, dan 57.000 tepung terigu.

Bhima memandang, salah satu sumber masalah ketergantungan impor pangan, ada pada data pangan yang tak tervalidasi dengan baik. Ia menuturkan, masih banyak kementerian yang mengeluarkan data berbeda-beda, sehingga keputusan impor tak berdasarkan data yang valid.

Nah, ini yang menurut saya cukup berbahaya. Jadi, ketahanan dan kemandirian pangan kita akan jadi isu yang sentral,” ujarnya.

Mencari keadilan tragedi kerusuhan 22 Mei

Mencari keadilan tragedi kerusuhan 22 Mei

Minggu, 26 Mei 2019 02:15 WIB
Ambu: Konflik 3 generasi dan adat Suku Baduy

Ambu: Konflik 3 generasi dan adat Suku Baduy

Sabtu, 25 Mei 2019 11:56 WIB