sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Teknologi, tantangan PLN di masa depan

Kemajuan teknologi yang sangat pesat mendorong peran PLN dan struktur pasar ketenagalistrikan di masa depan.

Mona Tobing
Mona Tobing Sabtu, 22 Des 2018 17:51 WIB
Teknologi, tantangan PLN di masa depan

Tol Listrik

Pekik beranggapan efisiensi industri listrik sebaiknya tidak dikaitkan dengan harga listrik yang murah. Harga listrik murah justru cenderung mendorong pemborosan. 

Tingginya konsumsi listrik sebagai indikator kemajuan suatu bangsa harus ditempatkan pada konteks konsumsi listrik untuk bidang produktif. Seperti pemanfaatan listrik untuk sistem transportasi publik, bukan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Bila pemerintah bisa membangun tol laut dan Palapa Ring, lanjut Pekik, kenapa tidak dibuat tol listrik atau supergrid untuk elektrifikasi yang lebih luas dan efisien? Tol listrik akan menghubungkan pulau-pulau besar sehingga antar daerah bisa berbagi sumber daya pembangkit listrik. 

Potensi PLTA di Papua dan Kalimantan bisa dimanfaatkan untuk kedua pulau itu atau dibagikan ke daerah lain. Begitu juga dengan energi panas bumi di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara yang melimpah. 

Sementara jaringan listrik kecil (microgrid) dimanfaatkan untuk pulau-pulau kecil. Biaya pembangunan bisa dipungut dari dari harga beli listrik di sisi konsumen, atau harga jual listrik di sisi pembangkit. Hal ini untuk menghindari tergerusnya APBN atau terlalu bergantungnya pada investor.

Pengamat energi Faby Tumiwa menilai selama ini Kementrian ESDM tidak menjalankan fungsi regulatornya dengan benar, baik dari sisi perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi.  Inilah yang menciptakan bias bagi PLN diberi tugas penyedia listrik seperti meregulasi.

Aturan yang dikeluarkan PLN untuk perencanaan, pengadaan listrik, hingga evaluasi yang ditujukan bagi IPP seharusnya dikeluarkan oleh selevel menteri melalui Peraturan Menteri (PerMen), bukan Keputusan Direktur. Keputusan direktur sifatnya adalah untuk internal PLN, bukan untuk mengatur industri kelistrikan tanah air.

Sponsored

“Saya melihat masalah sebenarnya ada di Kementrian ESDM. Hal ini karena Kementerian ESDM tidak pernah punya mandat dan tupoksi yang jelas di bidang kelistrikan. Belum lagi kapasitas SDM di institusinya yang tidak menguasai seluk-beluk industri kelistrikan di Indonesia”, ungkap Faby.

Berita Lainnya
×
tekid