Telemedicine, layanan praktis nan laris manis

Hingga kini, Klikdokter tengah berupaya memperluas pasar. Salah satunya, melalui kolaborasi Kalbe Group dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait Gugus Tugas Covid-19. Mulai dari kerja sama beberapa RS dan klinik dalam pelayanan rapid test antibodi dan PCR test. Juga, layanan perlindungan kesehatan keluarga (home care).

"Kolaborasi dengan MOSHealth untuk menjangkau apotek di Indonesia sampai fitur video call untuk mempermudah dokter dalam melakukan analisa atau diagnosa," katanya. 

Tak hanya pengembang swasta, pemerintah RI pun juga sebetulnya mempunyai layanan telemedicine yang bisa diakses untuk masyarakat umum. Kasub Advokasi Hukum dan Humas Kementerian Kesehatan Rico Mardiansyah mengatakan setidaknya saat ini Kemenkes telah mempunyai 2 jenis telemedicine. 

Pertama, telemedicine hospital based, yaitu telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, yang diberi nama Telemedicine Indonesia (temenin.kemkes.go.id). Kedua, ada telemedicine community based, yaitu telemedicine dari fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang diberi nama SehatPedia. 

Kedua telemedicine ini, telah dikembangkan sejak tahun 2017 dan terus melalui berbagai tahap pengembangan. Utamanya, saat adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan telemedicine sebagai alternatif praktis dalam mengakses layanan kesehatan. 

"Kita kembangkan ke berbagai versi yang lebih baik, agar semakin mampu memberikan kemudahan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia," ujar Rico kepada Alinea.id, Senin (11/1). 

Sampai saat ini, Temenin telah mengembangkan 4 fitur telemedicine, meliputi Teleradiology, Tele USG, Tele EKG, dan Tele Consultation. Temenin dikembangkan untuk pengembangan telemedicine yang hanya diakses antar rumah sakit (hospital based).

Prinsip kerja dari Temenin ini menggunakan prinsip rumah sakit jejaring, yaitu rumah sakit pengampu dan rumah sakit terampu. RS pengampu di sini adalah RS yang memberikan bantuan layanan kesehatan sementara RS terampu sebagai penerimanya. 

Sebagai ilustrasi, seorang dokter umum dari rumah sakit terampu yang tidak memiliki dokter spesialis jantung, namun pasien terindikasi gangguan jantung yang dibuktikan dengan  hasil EKG (Elektrokardiogram). Pasien dapat mengkonsultasikan hasil EKG tersebut dengan menggunakan Tele EKG ke dokter spesialis jantung di RS pengampunya. 

Saat ini, Kemenkes masih membangun sistem integrasi penghubung antara Temenin dan SehatPedia. Nantinya, kedua fitur ini juga akan diintegrasikan dengan sistem pendaftaran online di RS dan Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute), hingga penghantaran obat.

"Sehingga, dapat mempermudah pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan satu big data kesehatan yang mampu digunakan pemerintah dalam menentukan kebijakan kesehatan," ucap Rico.

Dalam upaya pengembangan telemedicine yang makin baik di Indonesia, kata dia, Kemenkes tengah menjaring berbagai peluang. Termasuk memperkuat kerja sama baik dengan pengembang telemedicine swasta, startup bidang IT, aplikasi  transportasi online, hingga menggandeng negara lain. 

Baru-baru ini misalnya, Kemenkes bekerja sama dengan Inggris dalam bidang pengembangan Temenin dan SehatPedia serta dalam hal penyusunan regulasi terkait telemedicine. 

"Hingga saat ini, Kemenkes dan pihak Kedutaan Besar United Kingdom tengah melakukan berbagai pertemuan teknis membahas hal tersebut bersama tim ahli dan konsultan dari United Kingdom," terangnya. 

Hambatan dan peluang 

Rico mengakui pengembangan telemedicine di Indonesia memang tidak mudah. Masih ada berbagai faktor yang jadi hambatan pelaksanaanya. Telemedicine pada prinsipnya, perlu diingat bukan sebagai pengganti atau menghilangkan pelayanan kesehatan secara langsung. Namun, hanya meminimalisir kesenjangan (disparitas) kesehatan yang belum merata. 

Oleh karena itu, kata dia, persebaran internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi satu tantangan tersendiri. Ditambah lagi, perbedaan usia penduduk antara yang sudah dan belum melek teknologi. 

"Perbedaan usia user, usia produktif lebih mudah dan paham tentang penggunaan telemedicine," imbuh Rico.

Selain itu, pengembangan telemedicine juga masih memiliki "PR" untuk mengakomodir kebutuhan kesehatan masyarakat. Misalnya pasien dengan kerentanan medis, kesehatan orang miskin, penyandang cacat dan layanan berbasis gender yang mesti lebih merata. 

"Namun, setidaknya walaupun banyak hambatan, penggunaan telemedicine mampu menjadi alternatif pertolongan pertama ketika sakit, serta dapat meminimalisir kunjungan ke fasilitas kesehatan," katanya. 

Data pribadi harus aman

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Digital Heru Sutadi menilai tantangan pengembangan telemedicine juga terkait dengan aturan. Terutama soal lisensi atau perizinan bagi dokter atau tenaga medis yang melakukan praktik telemedicine kepada pasien.   

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah perlindungan data pribadi pasien. "Apalagi, ini layanan kesehatan yang seharusnya memiliki keamanan tingkat tinggi begitu juga privasi," kata Heru. 

Menyoal itu, Bonny dari Klikdokter mengatakan pihaknya menjamin keamanan data pasien ketika mengakses layanannya. Perlindungannya itu terjamin melalui secured API atau Application Programming Interface (API) yang memiliki kontrol agar data tidak bobol. 

Dia menambahkan file data pasien disimpan di gudang penyimpanan data yang aman (secured). "Kita tidak bisa di akses dari luar Klikdokter dan akan dibuat url file hanya bisa diakses dalam waktu tertentu," kata Bonny. 

Hal serupa juga diterapkan Halodoc. Upaya menjamin keamanan data pasien dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi terkini di server. Sistem keamanan Halodoc juga diaudit dan dievaluasi secara berkala untuk senantiasa memastikan keamanannya.

Tidak jauh berbeda dengan penyedia layanan telemedicine swasta, Kementerian kesehatan pun mengaku juga tidak sembarang dalam hal perlindungan data pasien. Seluruh sistem server ada di Kementerian Kesehatan yang dijamin keamanannya.

"Keandalan sistem aplikasi juga telah di uji Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk keamanan datanya," sambung Rico. 

Sementara itu, menyoal lisensi para dokter yang ada di telemedicine, Akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK. Phd. mengatakan pelayanan telemedicine diberikan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki surat ijin praktik (SIP) berbasis fasyankes (fasilitas layanan kesehatan). 

Dengan begitu, para dokter yang telah memiliki SIP itu bisa untuk menjalankan konsultasi online via telemedicine. Termasuk pada berbagai aplikasi kesehatan yang kini banyak beredar. 

"Platform itu hanya sarana komunikasinya saja," ujar dr Tonang kepada Alinea.id, Senin (11/1).