sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Total investasi pemerintah ke BUMN capai Rp2.397 triliun

Selain di BUMN, pemerintah juga memiliki saham di sejumlah entitas lainnya.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 08 Feb 2021 18:59 WIB
Total investasi pemerintah ke BUMN capai Rp2.397 triliun
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total investasi pemerintah ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam 10 tahun sejak 2010-2019 mencapai Rp2.397 triliun. 

Investasi tersebut, lanjutnya, berasal dari penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang terdiri dari akumulasi laba dan revaluasi.

"Investasi sebesar Rp2.397 triliun itu ada di BUMN di bawah kewenangan Kementerian BUMN dan juga di bawah kewenangan Kemenkeu," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/2).

Selain di BUMN, pemerintah juga memiliki saham di sejumlah entitas lainnya, yaitu di badan usaha lainnya serta lembaga keuangan internasional (LKI) seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan World Bank.

"Indonesia juga memiliki saham seperti di Asian Development Bank, World Bank, dan kemudian berbagai lembaga seperti IMF. Namun, IMF sejak 2015 kepemilikan saham pemerintah dipegang oleh Bank Indonesia," ujarnya.

Dia merinci, akumulasi investasi pemerintah dalam 10 tahun di 30 perusahaan minoritas dan dua sui generis badan usaha lainnya mencapai Rp27,56 triliun, dan pada 13 LKI mencapai Rp22,6 triliun. 

"Dalam 10 tahun terakhir pembiayaan PMN dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kepada BUMN dan badan layanan lainnya fluktuatif. Dilakukan untuk tujuan tingkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan," ucapnya.

Sri Mulyani menuturkan, dalam lima tahun terakhir PMN kepada BUMN naik signifikan, yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Selain itu, BUMN dianggap sebagai penggerak perekonomian.

Sponsored

Meskipun demikian, dia mengungkapkan pengawasan penggunaan anggaran PMN di dalam BUMN tersebut harus tetap dilakukan agar dapat mendukung capaian perekonomian nasional.

"Tentu ini akan membutuhkan monitoring keuangan BUMN-BUMN tersebut," tuturnya.

Berita Lainnya