UMKM butuh solusi konkret dan pengawalan

Di tengah dampak pandemi Covid-19 yang menggempur sejumlah sektor perekonomian, kalangan pelaku UMKM wajib mendapat prioritas penanganan. Sebab, sektor ekonomi kerakyatan termasuk banyak terdampak langsung dan potensial mendorong terus berputarnya roda ekonomi.

Berbagai pihak sudah kerap bicara tentang UMKM, tetapi pengaruh dan hasilnya masih terasa minimalis. Karena itu, fokus ke berbagai inovasi produk mulai dari hulu hingga hilir produk barang dan jasa UMKM sangat butuh solusi nyata. Menaikkan kelas terkait peran maupun fungsi strategis Kementerian Koperasi dan UMKM juga amat mendesak diwujudkan. 

Anggota DPR Marwan Jafar mengungkapkan, data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, baru sekitar 13% atau sebanyak delapan juta pelaku UMKM yang terhubung menggunakan pemasaran online. Artinya, kementerian mempunyai pekerjaan rumah besar karena masih 87% UMKM yang harus didorong melakukan penetrasi pasar secara online, dan pendampingan teknis inovatif. Termasuk aspek-aspek digital marketing maupun menggalang kerja sama saling menguntungkan dengan usaha atau swasta besar.

"Selain itu kementerian terkait serta sejumlah pemangku kementerian dan kelembagaan yang bersinggungan dengan kinerja pelaku UMKM harus selalu bersinergi. Berkoordinasi untuk terus memfasilitasi atau membantu pelaku UMKM, menemukan dan membantu memecahkan berbagai kendala, serta hambatan di lapangan untuk menggalakkan maupun mewujudkan bisnis secara inovatif yang berdaya jual tinggi. Melalui upaya-upaya ini barulah pekerja UMKM mendapat solusi nyata," tandas mantan Menteri Desa PDTT ini dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/8). 

Marwan yang anggota Komisi VI DPR sudah mengingatkan, terkait pemulihan ekonomi nasional khususnya peran kontributif oleh puluhan juta pelaku UMKM di tengah maupun pascapandemi, harus tetap mendapatkan dukungan dari banyak stakeholder dan shareholder.    

Ia  menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM lekas naik kelas. Termasuk dukungan anggaran permodalan, keringanan perpajakan, akses bahan baku, pemasaran cerdas, strategi ekspor, serta beberapa aspek teknis penting lain. Di sisi lain, selama ini anggaran UMKM tidak pernah naik, karena sejumlah sektor ini juga ditangani kementerian lain. Padahal seharusnya Kementerian Koperasi dan UKM mampu menjadi konduktor atau dirigen yang mengkoordinasi segenap pelaku UMKM.  

"Bicara soal Kementerian Koperasi dan UKM, ini anggaran UMKM tidak pernah naik. Malah turun atau terkesan tidak ada upaya buat memperjuangkannya," kritik Marwan Jafar. 

Karena itu, pihaknya akan mendukung penuh yang dilakukan pemerintah demi stabilitas ekonomi di Tanah Air. Konkretnya, DPR siap menyokong penuh anggaran serta regulasi yang dibutuhkan pemerintah buat mengatasi dampak ekonomi pandemi terhadap pelaku UMKM.

Mantan Ketua Fraksi PKB ini mencontohkan, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Rp1 triliun memang masih kurang, bahkan tidak ada artinya. Itu sebabnya Kemenkop UKM harus merubah nomenklatur yang masih kelas C, bisa naik menjadi kelas B atau A, agar di sisi anggaran bisa naik signifikan.