sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

UMP naik Rp100.000, KSPI akan gugat Kepgub Jatim

Menurut Jazuli, semestinya sekitar Rp2,5 juta atau di atas UMK 2020 sebesar Rp1,9 juta.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Minggu, 01 Nov 2020 19:29 WIB
UMP naik Rp100.000, KSPI akan gugat Kepgub Jatim
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.322.866
Dirawat 158.408
Meninggal 35.786
Sembuh 1.128.672

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggugat Keputusan Gubernur Jawa Timur (Kepgub Jatim) Nomor 188/498/KPTS/013/2020 tentang upah minimum provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp1.868.777,08. Alasannya, tidak memberikan asas kemanfaatan bagi buruh sekalipun langkah itu mengacuhkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor M/11/HK.4/X/2020.

Menurut Sekretaris KSPI Jatim, Jazuli, UMP 2021 semestinya sekitar Rp2,5 juta. Angka itu di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 sebesar Rp1,9 juta.

"Setidak-tidaknya tidak boleh lebih rendah dari nilai UMK tahun 2020. Dengan demikian, dapat memangkas disparitas/kesenjangan upah minimum antarkabupaten/kota di Jawa Timur sebab dalam aturannya, UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP," ujarnya via keterangan tertulis, Minggu (1/10).

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menetapkan UMP 2021 naik 5,65% dibandingkan nilai tahun berjalan sebesar Rp1.768.777,08.

Sponsored

Jazuli lantas mempertanyakan dasar Khofifah menaikkan UMP Jatim 2021 sebesar 5,65% atau sekira Rp100.000. Jika diterapkan, disparitas upah minimum tertinggi di Kota Surabaya dengan terendah di Kabupaten Magetan masih tetap lebar, sebesar 120% atau selisihnya naik menjadi Rp2.416.381,86 dari sebelumnya Rp2.287.157,46.

KSPI Jatim, sambung dia, sedang mempelajari isi kepgub tersebut. Dalam waktu dekat pun berencana menggugatnya dan mengadakan unjuk rasa pada 2, 9, dan 11 November mendatang.

"Puncaknya aksi demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 10 November 2020 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan untuk memperjuangkan kenaikan UMK dan UMSK tahun 2021 di Jawa Timur sekaligus penolakan omnibus law UU Cipta Kerja,” ucapnya.

Berita Lainnya