UNDP catat kemiskinan di Indonesia cuma turun 0,2 poin setahun

Badan Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Program (UNDP) mencatat tingkat kemiskinan mencapai 7% dari seluruh masyarakat Indonesia pada 2019. Angka ini turun sebesar 0,2 poin dari 2018 sebesar 7,2%.

Data ini berbeda dari catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada Maret 2019 yang menyebutkan angka kemiskinan mencapai 9,4%.

Perbedaan data tersebut dihitung UNDP berdasarkan metode yang berbeda yakni Multi-dimensional Poverty Index (MPI) atau indeks kemiskinan multidimensi. MPI dihitung berdasarkan tiga multidimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang kemudian dipecah lagi kepada 10 indikator.

Sepuluh indikator tersebut, yakni nutrisi, kematian anak, lama sekolah, tingkat kehadiran di sekolah, bahan bakar untuk memasak, sanitasi, air minum, listrik, perumahan, dan aset. Hanya saja, perhitungan MPI Indonesia tidak menggunakan indikator nutrisi mengingat belum ada basis datanya.

Technical Advisor Development Finance UNDP Muhammad Didi Hardiana mengatakan, dari sembilan indikator yang ada, paling sulit diakses masyarakat adalah bahan bakar untuk memasak dan sanitasi.

"Indikator bahan bakar untuk memasak berada pada level 5,8% dan sanitasi pada level 5,2%," ujar Didi dalam diskusi Potret Indeks Kemiskinan Multidimensi 2019 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Lebih lanjut, Didi menjelaskan, bahan bakar untuk memasak sulit diakses karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang terbiasa menggunakan bahan bakar untuk memasak selain gas seperti semak belukar, kayu, hingga arang. Berdasarkan definisi yang ditetapkan UNDP, kebiasaan itu membuat masyarakat tertentu dalam kategori sangat kekurangan atau miskin.

Sementara itu, masalah sanitasi ditakar berdasarkan rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang tidak sesuai dengan kategori Sustainable Development Goals (SDGs). Dia  menyatakan masih banyak masyarakat yang belum mempunyai fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) sendiri, tapi malah bergantung pada MCK umum.

Di sisi lain, persentase terendah dari kesepuluh indikator di atas adalah indikator listrik, yakni berada pada level 1,8%.

"Artinya, program pemerintah dalam meningkatkan elektrifikasi sudah efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik, terutama masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Meski tingkat kemiskinan menurun, Indonesia masih memiliki tantangan besar dari segi pemerataan di desa dan kota. Dari data UNDP, terlihat bahwa kemiskinan multidimensi di desa mencapai 11,5%, berkali-kali lipat dibandingkan di kota yang baru mencapai level 3%.

Provinsi dengan kemiskinan multidimensi paling kecil terjadi di Jakarta, yaitu kurang dari 2%, sedangkan paling parah terjadi pada Indonesia bagian timur yang nilainya mencapai 45%. UNDP mencatat lima provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi yakni Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah

MPI sendiri disusun untuk melihat kemiskinan dengan cara berbeda dan multidimensi. Data MPI bersifat komplementer yang berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang menggunakan tingkat pendapatan sebagai basis perhitungan tingkat kemiskinan.

Survei MPI ini diharapkan mampu membantu pemerintah ataupun pembuat kebijakan lainnya dalam merancang program yang lebih tepat sasaran dan akurat untuk mengentaskan kemiskinan.

"MPI memperlihatkan bagaimana pengurangan angka kemiskinan bisa didapatkan dalam segala bentuk dan dimensi," ucapnya.

Di sisi lain, MPI bisa digunakan untuk percepatan pencapaian SDGs. Sebab, 10 indikator dalam MPI berkaitan erat dengan sejumlah poin tujuan SDGs. Misalnya saja, indikator sanitasi yang berhubungan erat dengan tujuan SDGs ke-11, yakni keberlanjutan kota dan komunitas.

Keterlibatan swasta

Tidak hanya pemerintah, data MPI juga bisa dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk menerapkan poin SDGs dalam tiap programnya. Sebab, MPI menunjukkan permasalahan yang lebih mendetail di setiap daerah.

"Sehingga, swasta dapat berkontribusi untuk mengatasi ketimpangan, baik itu bermitra dengan pemerintah ataupun lembaga lain," kata Didi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mendorong keterlibatan swasta untuk membantu pencapaian SDGs tersebut terutama terkait pemberantasan kemiskinan.

"Kemiskinan adalah permasalahan multidimensi yang membutuhkan solusi dari banyak pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga harus berkolaborasi langsung bersama komunitas terutama sektor swasta yang memiliki potensi besar," ujar Inarno.

Menurut Inarno, salah satu kontribusi swasta terhadap tujuan tersebut ialah menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jasa yang memang dibutuhkan masyarakat.

"Mari bersama-sama kita berkontribusi mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan SDGs terutama untuk perusahaan yang sudah tercatat di BEI," katanya.