Utang BUMN Karya melambung, bank pelat merah diminta rem kredit

Bank Dunia menyarankan pihak swasta ikut masuk ke dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Sebab, selama periode pertama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek-proyek infrastruktur banyak diberikan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lead Economist Bank Dunia Indonesia, Frederico Gil Sander, mengatakan dirinya memberikan apresiasi pada BUMN Infrastruktur Indonesia.

Namun, merespons laporan dari lembaga pemeringkat internasional Moody's Investment Services yang menyatakan utang beberapa BUMN mengkhawatirkan, Frederico menyarankan pengembangan infrastruktur Indonesia harus memasuki fase baru.

"Pengembangan infrastruktur Indonesia harus memasuki fase baru, dengan mengikutsertakan lebih banyak sektor swasta," kata Frederico di Jakarta, Kamis (10/10).

Frederico melihat, BUMN infrastruktur juga sudah mulai menjual aset-aset mereka kepada swasta untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka.

"Ada banyak uang dari sektor private yang bisa diinvestasikan untuk membangun infrastruktur di Indonesia," ujar Frederico.

Apabila pembangunan infrastruktur bisa bergantung banyak pada swasta, lanjut Frederico, hal itu dapat membantu pembangunan infrastruktur tanpa mengganggu neraca keuangan dari BUMN.

Untuk diketahui, laporan Moody's menyebutkan beberapa BUMN di Indonesia memiliki rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) yang melebihi 100%. BUMN tersebut adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Kimia Farma (Persero) Tbk., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan PT Indofarma (Persero) Tbk.

Moody's mencatat, DER milik Waskita Karya menjadi yang tertinggi sebesar 359,1%. Sementara, sampai semester I-2019, utang Waskita Karya tercatat menyentuh angka Rp103,7 triliun. Sementara untuk BUMN konstruksi lainnya, Adhi Karya, tercatat memiliki total utang sejumlah Rp25 triliun pada semester I-2019.