Utang dan pajak naik, PKS nilai pemerintah minim inovasi

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta, menilai, pemerintah minim inovasi sehingga memilih mengutang dan menaikkan pajak untuk mempertebal pendapatan negara. Sayangnya, justru kebijakan tersebut tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi lantaran masih negatif.

"Utang pemerintah terus meningkat secara jumlah dan rasio terhadap PDB (produk domestik bruto) sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19. Bahkan utang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah ketika pandemi Covid-19," katanya kepada alinea.id, Kamis (17/6).

Sukamta menjelaskan, porsi utang yang sudah di atas 30% dan tingkat imbal hasil (bunga) tidak efisien dan memberatkan. Apabila dikomparasi dengan negara tetangga di ASEAN, jumlah utang Indonesia terus membesar sehingga rakyat harus menanggung beban dengan kenaikan dan penambahan jenis pajak.

"Ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki inovasi kebijakan fiskal," ujar Anggota Komisi I DPR itu.

Merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah mencapai Rp6.527,29 triliun per akhir April 2021. Nilai tersebut melonjak 26% atau Rp1.355 triliun dibandingkan periode sama tahun 2020 sebesar Rp5.172,48 triliun. Imbasnya, rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap PDB.

Dirinya juga menyoroti kenaikan utang yang tak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam catatannya, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 masih resesi, hanya tumbuh negatif 0,74% padahal anggaran pemulihan ekonomi tergolong besar.

Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 hingga 21 Mei 2021 sebesar Rp183,98 triliun atau sebesar 26,3% dari total pagu anggaran Rp699 triliun. Namun, sebagian besarnya dipakai untuk membayar utang dan belanja konsumtif rutin pemerintah, sedangkan belanja modal rendah. "Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara tumbuh lambat," katanya.

Selain menambah utang, pemerintah juga terus menaikan berbagai pajak yang potensial menjadi sumber pendapatan negara. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencana memajaki sembako.

Dia berpendapat, rencana pemerintah memajaki sembako membuat rakyat merasa semakin diperas negara. Namun, tidak terjadi peningkatan kesejahteraan dan tak tersedianya lapangan kerja dari beragam proyek pemerintah sehingga dianggap terjadi ketimpangan ekonomi luar biasa.

"Pemerintah harus mencari mekanisme untuk pembiayaan negara sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa memberatkan rakyat Indonesia," pungkasnya.