logo alinea.id logo alinea.id

Utang pemerintah belum maksimal dorong produktivitas ekonomi

Utang pemerintah masih dinilai belum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Kamis, 24 Jan 2019 10:55 WIB
Utang pemerintah belum maksimal dorong produktivitas ekonomi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah sepanjang 2018 mencapai Rp4.4183 triliun, angka ini naik jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2017 yang sebesar Rp3.995,25 triliun. Utang pemerintah masih dinilai belum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, dampak kenaikan utang pemerintah sebesar 10,5% pada 2018 ternyata belum signifikan mendorong produktivitas ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 masih pada kisaran 5,1% dan pertumbuhan ekspor hanya 6,65%. 

Disisi lain, tidak semua utang pemerintah untuk pengeluaran infrastrukur. Tren belanja pegawai juga diketahui lebih tinggi, yakni, sebesar 40,5% dan belanja barang naik 80,9% dalam periode 2014-2018. Kemudian belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur kenaikannya hanya 31,4%. 

"Postur belanja dari utang harus di efektifkan untuk pembangunan bukan lebih banyak masuk ke pos belanja konsumtif. Jika postur saat ini terus dibiarkan maka utang yang masuk lampu kuning bisa berubah menjadi lampu merah," kata Bhima kepada Alinea.id, Kamis (24/1). 

Dari sisi pembiayaan utang, lanjut Bhima, dinilai masih rentan terkena risiko kenaikan bunga Fed Funds Rate, juga fluktuasi rupiah. 

Implikasi dari porsi SBN yang dominan membuat pemerintah harus membayar bunga lebih mahal, dengan bunga 8,1% untuk tenor 10 tahun. Bunga surat utang Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di Asia. 

Efek lainnya, realisasi pembayaran utang pada 2018 akhirnya tembus di atas 108,2% dari target. 

Sponsored

"Total realisasi bunga utang 2018 sebesar Rp258,1 triliun. Ini menunjukkan kenaikan bunga utang akan menjadi beban bagi APBN. Untuk 2019, bunga utang diperkirakan akan mengalami pembengkakan sebesar Rp267 triliun hingga Rp275 triliun," ungkapnya. 

Berdasarkan data #APBNKita, total utang pemerintah sepanjang 2018 tercatat Rp4.418 triliun atau bertambah senilai Rp1.809,52 triliun, dibandingkan dengan akhir 2014 yang sebesar Rp2.608,78 triliun. 

Jika merujuk pada rasio utang terhadap PDB Indonesia, masih mencapai 29,98%. Menkeu Sri Mulyani mengklaim, utang pemerintah dalam posisi aman. 

"Kalau untuk Indonesia dengan tax to GDP ratio 30% dan dengan defisit yang makin mengecil, tentu kami ingin menyampaikan bahwa kita mengelola APBN, keuangan negara dan utang secara sangat hati-hati. APBN itu dilihat secara keseluruhan, tidak hanya dari sisi utangnya," ujarnya saat ditemui Rabu malam (23/1) di kantornya. 

Adapun rincian utang pemerintah, berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp799,04, terdiri dari bilateral Rp330,95 triliun, multilateral Rp425,49 triliun dan komersial Rp42,60 triliun. Sementara itu, pinjaman dalam negeri sebesar Rp6,57 triliun. 

Dari Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah menarik utang sebesar Rp3.612,69 triliun, baik dalam denominasi rupiah dan valas.

Dalam denominasi rupiah sebesar Rp2.601,63 triliun, terdiri dari surat utang negara Rp2.168,01 triliun dan surat berharga syariah negara Rp433,63 triliun.

Sementara dalam denominasi valas sebesar Rp1.011,05 triliun, surat utang negara Rp799,63 triliun dan surat berharga syariah negara sebesar Rp211,42 triliun.