Utang pemerintah naik ke Rp4.603 triliun pada Juli 2019

Kementerian Keuangan menyatakan utang pemerintah hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp4.603,62 triliun atau 29,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Utang pemerintah ini lebih besar dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp4.257,34 triliun. 

Menteri keuangan Sri Mulyani menjelaskan peningkatan utang pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan belanja negara di sektor prioritas dan mendesak.

"Utang tersebut untuk menutupi kebutuhan belanja yang mendesak agar tidak menimbulkan biaya yang lebih besar di masa depan," kata Sri Mulyani dalam pemaparan APBN Kita di Jakarta, Senin (26/8).

Sri menjelaskan, utang negara pada Juli 2019 didominasi oleh Surat Berharga Negara domestik sebesar Rp3.820 triliun atau sebesar 83% dari total utang keseluruhan.

Ia merinci, 60% disumbang oleh denominasi rupiah sebesar Rp2.788 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.442,82 triliun. Dari sisi surat utang negara berkontribusi sebesar Rp2.310 dan dari surat berharga syariah negara sebesar Rp447,69 triliun.

Sementara, dari valuta asing mengalami penurunan dari tahun kalu yang sebesar Rp1.024,71 triliun menjadi Rp1.032 triliun hingga Juli 2019.

"Hal ini membuktikan bahwa pemerintah masih berkomitmen mengutamakan utang domestik dibandingkan pinjaman luar negeri," ucapnya.

Sementara, untuk pembiayaan utang hingga Juli 2019 realisasinya baru mencapai Rp234.131 triliun, atau 65,2% dari target APBN sebesar Rp359,250 triliun.

Dengan rincian, sumber dari surat berharga negara realisasinya hanya Rp241,190 triliun dari target APBN Rp388,957. Untuk pinjaman baru terealisasi Rp7.059 triliun dari target APBN sebesar Rp29.707 triliun, dan pinjaman luar negeri dengan realisasi Rp7.232 triliun dari target APBN sebesar Rp30.189 triliun.