sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Utang pemerintah tembus Rp4.756 triliun di Oktober

Utang pemerintah sebagian besar merupakan hasil dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.984,6 triliun.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 18 Nov 2019 19:00 WIB
Utang pemerintah tembus Rp4.756 triliun di Oktober
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1790
Dirawat 1508
Meninggal 170
Sembuh 112

Kementerian Keuangan menyatakan posisi utang pemerintah per Oktober 2019 mencapai Rp4.756,1 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,87%. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, utang pemerintah tersebut sebagian besar merupakan hasil dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.984,6 triliun.

Selain itu, utang juga didapatkan dari pinjaman yang angkanya mencapai Rp771,54 triliun, dengan rincian pinjaman dalam negeri sebesar Rp7,38 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp764,16 triliun.

"Hingga akhir Oktober 2019, realisasi pembiayaan masih on track di mana posisi utang pemerintah terjaga aman di bawah 30% per PDB, yaitu sebesar 29,87%," kata Suahasil dalam pemaparan APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).

Suahasil menjelaskan, dengan kondisi perekonomian yang terus mengalami tekanan, belanja harus tetap digenjot. Hal ini untuk menjaga konsumsi terus terjaga dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dia juga menuturkan, dengan penerimaan negara dari perpajakan yang terus mengalami tekanan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan negara saja.

"Pengeluaran tetap harus dikeluarkan untuk mencapai output-output yang tadi seperti belanja modal dan sosial. Oleh karena itu kita lakukan pelebaran pembiayaan," ujarnya.

Dia pun menuturkan, dua instrumen utang tersebut sebagai langkah antisipasi jika alokasi APBN tidak mampu mencukupi belanja yang harus terus dikeluarkan oleh pemerintah.

Sponsored

"Kalau biasanya pinjaman dari lembaga multilateral itu merupakan salah satu alternatif dari pada meminjam ke pasar (modal). Jadi dua-duanya sebagai sumber pembiayaan APBN kita siapkan kalau kita butuh harus bisa kita ambil, supaya belanja negara bisa tetap dikeluarkan dengan tetap efisien," ucap dia.

Sementara itu, berdasarkan data APBN Kita, rincian pinjaman luar negeri berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp305,66 triliun, multilateral Rp420,9 triliun, commercial Rp37,6 triliun. Dari SBN, komposisi domestik sebesar Rp2.923 triliun, yang terdiri atas surat utang negara Rp2.405 triliun, surat berharga syariah negara Rp518,5 triliun, dan surat utang valas sebesar Rp1.060 triliun. 

Berita Lainnya