sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

UU Ciptaker dapat mendorong pertumbuhan investasi di daerah

Ada perubahan penetapan pemberian insentif fiskal yang sebelumnya ditetapkan dengan Perda, menjadi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Firda Junita
Firda Junita Selasa, 01 Des 2020 17:27 WIB
 UU Ciptaker dapat mendorong pertumbuhan investasi di daerah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.314.634
Dirawat 157.705
Meninggal 35.518
Sembuh 1.121.411

Indonesia masih memiliki tingkat kemudahan berusaha, kemudahan perizinan, dan efisiensi bisnis yang masih perlu perbaikan untuk bersaing di pasar global.

Oleh karena itulah, menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, keberadaan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki peranan penting untuk mendorong pertumbuhan investasi di daerah. Salah satunya melalui perbaikan regulasi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

"Kalau kita lihat di UU tersebut terkait PDRD terdapat beberapa hal penting, di antaranya adanya penghapusan retribusi izin gangguan dan ini berpengaruh terhadap percepatan untuk memulai usaha. Izin gangguan saat ini sudah dihilangkan," katanya dalam Alinea Forum secara virtual, Selasa (1/12).

Selain penghapusan retribusi, penyederhanaan kebijakan di sisi PDRD juga terkait penyesuaian tarif. Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Maksud dan tujuannya adalah jika ada program prioritas nasional yang dilupakan dalam suatu proyek dan pemerintah ingin mendukung secara maksimal, selain dukungan insentif dari pusat, pemerintah daerah juga bisa memberikan insentif," ucapnya.

Selain itu, juga diberikan insentif fiskal oleh daerah melalui kepala daerah kepada pelaku usaha lokal. Kemudian, ada perubahan penetapan pemberian insentif fiskal yang sebelumnya ditetapkan dengan Perda, menjadi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk menguji kesesuaian Raperda dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga menguji kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional. 

"Menkeu dan Mendagri melakukan pengawasan atas Perda dan peraturan pelaksanaanya," ujarnya.

Sponsored

Kemudian, diatur pula terkait pemberian sanksi. Diatur pengenaan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah yang tidak menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah pusat.

"Jadi dalam hal ada rekomendasi-rekomendasi yang seharusnya dijalankan, namun tidak dijalankan bisa diberikan sanksi melalui pemotongan DAU dan DBH, harapannya supaya daerah memiliki compliance yang tinggi," tuturnya.

Astera pun mengungkapkan, aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam RPP PDRB yang sedang disusun Kemenkeu. Dengan adanya peraturan tersebut, Raperda dan Perda yang ada di daerah dapat dievaluasi bersama, untuk kemudian diberikan masukan-masukan.

"Ini terkait kepada tadi, evaluasinya. Supaya Pemda yang punya peraturan daerah tidak mengalami shock. Dalam hal ini kaitannya dengan keuangannya dan hal lain terkait kebijakan daerah," tuturnya.

Senada dengan itu, Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Daerah Kementerian Dalam Negeri Budi Santoso mengatakan, agar dapat memicu peningkatan investasi di daerah, setiap peraturan dari tingkat pusat hingga daerah harus disinkronkan.

Tanpa hal itu, mustahil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah lewat investasi yang masuk. Lebih lagi selama ini setiap daerah memiliki aturannya sendiri yang kadang berseberangan dengan aturan pusat.

"Investasi di daerah berjalan kalau penyelenggaraan peraturan di daerah diharmonisasikan. Kalau hubungan harmoni tidak terjadi, saya kira tujuan meningkatkan investasi di daerah tidak akan terjadi," katanya.

Dia memaparkan, banyaknya aturan dari tingkat pusat dan daerah acap kali menjadi penghambat dari proses masuknya investasi di suatu daerah. Tumpang tindih regulasi dan administrasi yang berbelit selalu menjadi batu sandungan.

Oleh karena itu, dia menyambut baik keberadaan UU Ciptaker yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR tersebut. Harapannya dengan keberadaan Omnibus Law tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah.

"Yang jelas kata kunci di era desentralisasi ini bagaimana kita bersama, terutama pusat mendorong investasi di daerah dalam bentuk apapun," ujarnya.

Berita Lainnya