sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Waspadai lonjakan kredit bermasalah

Rasio kredit bermasalah perbankan mulai meningkat secara gradual sejak awal tahun.

Fajar Yusuf Rasdianto
Fajar Yusuf Rasdianto Rabu, 01 Apr 2020 17:59 WIB
Waspadai lonjakan kredit bermasalah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 26473
Dirawat 17552
Meninggal 1613
Sembuh 7308

Sejak akhir tahun lalu, alarm indikator kesehatan perbankan yakni non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah sudah sedikit 'berbunyi'. Tercatat, ada peningkatan rasio kredit bermasalah dibanding tahun 2018.  Bank Indonesia (BI) menyebut pada Desember 2019 posisi NPL perbankan ada di level 2,53%, naik dibandingkan dengan posisi tahun 2018 sebesar 2,37%. 

Namun, Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai berdasarkan data Januari 2020, stabilitas sektor jasa keuangan masih dalam kondisi terjaga. Intermediasi sektor jasa keuangan membukukan kinerja positif dan profil resiko industri jasa keuangan tetap terkendali di tengah pelambatan ekonomi global. "Di tengah pertumbuhan intemediasi lembaga jasa keuangan, profil resiko masih terkendali dengan rasio NPL gross sebesar 2,77% dengan NPL net 1,04% dan rasio NPF sebesar 2,56%," kata Wimboh 26 Februari lalu seperti dikutip dari Antara.

Data kinerja kredit pada awal tahun itu juga kembali berubah pada Februari 2020. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo menyatakan pertumbuhan kredit lembaga jasa keuangan pada Februari 2020 masih mengalami pertumbuhan 5,93% secara tahunan (year on year). Meski demikian, angka tersebut ternyata masih jauh lebih rendah dari pertumbuhan kredit di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12,13%. Capaian ini juga masih lebih lambat dibandingkan bulan Januari 2020 yang mencapai 6,10%.

Memasuki bulan Maret, lemahnya pertumbuhan kredit diperkirakan tak lagi hanya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Coronavirus atau Covid-19 yang sudah ditetapkan menjadi pandemi oleh World Health Organization (WHO) turut menjadi biang masalah. Seolah memberi harapan, Anto juga menyebut bahwa saat ini profil risiko industri perbankan masih tetap terkendali meski perekonomian tengah tertekan coronavirus. Menurut Anto, stabilitas sektor jasa keuangan sampai Maret 2020 masih dalam kondisi terjaga dan terus bergerak positif.

“Di tengah pertumbuhan intermediasi lembaga jasa keuangan, profil risiko masih terjaga dengan rasio NPL gross
sebesar 2,79%, NPL net 1,00%, dan rasio NPF (non-performing financing) sebesar 2,66%,” terang Anto.

Jika ditelisik lebih jauh, persentase kredit bermasalah tu sejatinya mulai mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 2,77%. Angka ini ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di level 2,59%. Sedang kredit bermasalah perbankan syariah (NPF) angkanya juga sedikit memburuk dari Januari 2020, yang hanya sekitar 2,56%.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) berbincang dengan Gubernur BI Perry Warjiyo (tengah) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kanan) seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo terkait penanganan dampak coronavirus terhadap sektor ekonomi Indonesia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3). Foto Antara/Sigid Kurniawan/ama.

Pangkas target pertumbuhan kredit

Sponsored

Seiring dengan kenaikan tipis NPL pada dua bulan pertama 2020, Bank Indonesia juga  memperkirakan kredit perbankan pada tahun 2020 hanya tumbuh sekitar 6%-8%. Target ini lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang diperkirakan sekitar 9%-11%.

"Revisi proyeksi pertumbuhan kredit ini sejalan dengan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam telekonferensi hasil Rapat Dewan Gubernur BI Kamis (19/3) lalu.

Menurutnya, pertumbuhan kredit mesti mendapatkan perhatian lebih. Meskipun, pada Januari 2020 kredit tumbuh sekitar 6,10%, atau naik dari Desember 2019 yang sebesar 6,08% (year on year). Kendati penyaluran kredit diprediksi lesu pada tahun ini, BI optimistis pada tahun depan penyaluran kredit akan kembali bangkit. BI memperkirakan tahun depan pertumbuhan kredit akan kembali meningkat pada kisaran 9%-11% yang didorong oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi. "Sejalan dengan itu, DPK (Dana Pihak Ketiga) pada 2020 dan 2021 diperkirakan tumbuh masing-masing sekitar 6% dan 8%-10%," ujar Perry.

Tiga bank Himbara masih aman

Meski rasio NPL sedikit merangkak naik, namun NPL untuk beberapa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih terbilang cukup aman. PT Bank Mandiri (Persero) misalnya, masih mencatatkan rasio NPL yang sama dengan penutupan tahun buku 2019 sebesar 2,39%.

“NPL saat ini masih terjaga, masih stabil sesuai dengan yang kami sampaikan di laporan keuangan akhir tahun,” tutur Corporate Secretary Bank Mandiri Rully Setiawan saat dikonfirmasi Alinea.id beberapa waktu lalu.

Bank bersandi emiten BMRI itu sejatinya tidak menampik bahwa kemungkinan bakal ada potensi keterlambatan atau penunggakan pembayaran dari sejumlah debitur atau nasabah yang ekonominya terdampak corona. Khususnya pada industri pariwisata, perhotelan, dan restoran. Namun, kata Rully, potensi itu telah dimitigasi perseroan dengan memberikan sejumlah relaksasi kepada debitur, termasuk dengan merelaksasi
pembayaran angsuran, penjadwalan kembali angsuran pokok dan skema restrukturisasi lainnya.

“Untuk penunggakan atau perlambatan pembayaran kami mitigasi dengan memberikan relaksasi pembayaran angsuran. Kami sudah intens berkomunikasi dengan nasabah atau debitur mengenai dampak Covid 19,”
ungkap Rully.

Optimisme senada juga masih ditunjukkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) meyakini bahwa rasio NPL perseroan bisa bertahan di angka 2,5% hingga akhir tahun 2020. Angka ini sedikit lebih baik dari rasio
NPL BRI pada tahun lalu yang mencapai 2,62%.

Corporate Secretary BRI Amam Sukriyanto mengatakan, optimisme itu hadir karena saat ini bank berkode emiten BBRI ini telah melakukan sejumlah kebijakan yang direkomendasikan OJK untuk menyelamatkan industri
perbankan.

Termasuk di antaranya dengan merestrukturisasi kredit bagi UMKM, baik berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengaturan kembali jadwal angsuran pokok dan bunga, serta pemberian keringanan tunggakan.

Amam menambahkan hingga saat ini BRI masih berupaya memetakan debitur-debitur yang terdampak corona untuk memastikan skema restruktirasiasi itu tepat sasaran. “Kami juga masih terus inventarisir debitur-debitur yang terdampak perlambatan ekonomi karena penyebaran virus corona,” terang Amam melalui pesan singkat.

 

 

Selain Bank Mandiri dan BRI, rasio kredit bermasalah yang terbilang masih cukup stabil juga dirasakan PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Corporate Secretary BNIS Bambang Sutrisno menyebut, hingga saat ini rasio NPF anak usaha BNI ini masih relatif sama dengan rasio NPF tahun lalu.

Bahkan Bambang mengaku, pertumbuhan aset BNIS masih tumbuh positif hingga melampaui level Rp50 triliun, atau meningkat 18,9% secara tahunan. Sementara dari sisi pembiayaan, BNIS juga masih terus menunjukkan
pertumbuhan di segmen komersial 20,2%  secara yoy dan segmen medium 12,5% yoy.
“Dengan rasio NPF segmen komersial 3,5%, sedangkan segmen medium tetap nihil. Rasio NPF ini masih relatif sama seperti akhir tahun 2019,” jelas Bambang.

Hingga saat ini, sambungnya, belum ada satupun nasabah segmen komersial BNIS yang mengajukan restrukturisasi kredit terkait dampak corona. Namun begitu, perseroan tetap berupaya melakukan evaluasi kepada seluruh nasabah pembiayaannya yang mungkin terdampak corona.

“Hasil analisis sementara kami, terdapat beberapa nasabah segmen komersial yang terdampak corona dengan nilai cukup signifikan,” katanya. Untuk itu, kata Bambang, demi bisa mengantisipasi adanya lonjakan kredit macet di segmen tersebut. BNIS pun langsung memberlakukan sejumlah langkah mitigasi dengan memanfaatkan POJK Stimulus No.11/POJK.03/2020 yang diberikan untuk perbankan.

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa bank dapat melakukan restrukturisasi kredit kepada seluruh debitur yang bisnisnya terdampak Covid-19 tanpa batasan plafon kredit/pembiayaan. Jangka waktu restrukturisasi ini dapat berlaku hingga maksimal satu tahun.

Stimulus tidak cukup

Secara terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, skema restrukturasi kredit yang diberikan OJK kepada debitur memang merupakan salah satu cara mujarab untuk menahan lonjakan NPL di sektor perbankan. 

Karenanya, Bhima menyarankan agar semua perbankan bisa menerapkan restrukturisasi kredit tersebut untuk semua debiturnya yang terdampak corona. “Jadi kalau mengikuti anjuran OJK restrukturisasi di semua bank, setidaknya tidak menjadi NPL. Karena kreditnya kan di-manage ulang. Jadi cicilannya lebih ringan atau bisa ditangguhkan selama periode corona,” terang Bhima saat dihubungi Alinea.id belum lama ini.

Akan tetapi, Bhima mengingatkan, stimulus ini masih perlu didampingi dengan kebijakan lainnya yang membantu masyarakat di akar rumput. Pemerintah perlu memerhatikan daya beli masyarakat terhadap produk industri untuk bisa menyelamatkan ekonomi secara kesuluruhan.

 

 

Pasalnya, lanjut dia, jika daya beli masyarakat rendah maka otomatis pendapatan industri juga akan menurun. Hal ini sudah barang tentu akan berujung pada penurunan kemampuan bayar kredit perusahaan kepada perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Dampak terburuknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menyentuh level 0% tahun ini.

“Jadi itu semua bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi seperti yang Bu Sri Mulyani bilang 0%. Bahkan lebih cepat dari perkiraan Bu Sri Mulyani,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang sempat memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa amblas hingga menyentuh angka 0% tahun ini. Hal itu disampaikan Ani, begitu dia akrab disapa, ketika menghitung kemungkinan dampak terburuk yang terjadi jika penyebaran coronavirus berlangsung lebih dari enam bulan.

Sri Mulyani juga memaparkan beberapa skenario perekonomian Indonesia dalam video conference bersama BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rabu (1/4). Dia memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 2,3% karena coronavirus. Namun, skenario terburuknya ekonomi RI minus hingga 0,4%.
"Outlook pertumbuhan ekonomi kita yang menurun di 2,3% bahkan jika semakin berat bisa negatif 0,4%," ujarnya.

Penyebab anjloknya pertumbuhan ekonomi tersebut karena konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah yang turun. Dia memaparkan konsumsi rumah tangga menurun menjadi 3,2% hingga 1,6%. Sementara, konsumsi pemerintah sedang dipertahankan tetapi memperlebar defisit  APBN hingga 5,07% dari PDB.
Dia mengakui wabah coronavirus menyebabkan kegiatan ekonomi menurun serta menekan kegiatan lembaga keuangan. Inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi jauh dari target APBN 2020 yakni 5,3%

Di sisi lain, Ekonom senior Indef, Dradjad H. Wibowo mengatakan, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia agar tidak terjun bebas ke angka 0%, satu-satunya cara adalah dengan mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak
meledak sampai ke kota-kota lainnya.

Dradjad meminta agar pemerintah melupakan sementara perhitungan ekonomi dan politik agar pandemi yang telah memakan ratusan korban jiwa di Indonesia ini bisa segera berakhir. Langkah tersebut, kata dia, penting
untuk diambil agar bisa menyelamatkan Indonesia dari resesi, dan tentu saja agar mempercepat proses pemulihan ekonomi setelah coronavirus berakhir.

“Jadi seharusnya tidak ada lagi perdebatan berapa dampak lockdown, bagaimana ini lockdown, seharusnya enggak ada. Seharusnya enggak perlu lagi kita diskusikan. Begitu satu daerah menurut para ahli epidomologi, menurut
para dokter satu daerah ini harus lockdown ya negara harus ambil tindakan untuk lockdown,” kata Dradjad dalam konferensi pekan lalu.

Jangan sampai, sambungnya, siapapun ikut campur dalam langkah pengambilan kebijakan terkati Covid-19, termasuk ekonom dan politisi. Dia juga meminta pemerintah menyerahkan keputusan itu kepada ahlinya, yakni ahli kesehatan. “Jangan biarkan politisi atau ekonom atau siapapun juga mengambil keputusan untuk lockdown atau tidak. Berikan keputsan itu kepada ahli kesehatan,” pungkas ia.

Sektor terdampak Covid-19

Coronavirus memang telah menjadi momok bagi perekonomian dunia. Hampir semua lini bisnis, mulai dari sektor rill hingga keuangan mengalami perlambatan sejak virus jenis baru ini ditemukan di Wuhan, China, Desember 2019 lalu. Salah satunya, adalah industri pariwisata yang menjadi sektor paling terpukul oleh pandemi yang kini sudah memakan puluhan ribu korban jiwa tersebut. 

World Travel and Tourism Council (WTTC) memprediksi, sekitar 50 juta orang dalam industri perjalanan dan pariwisata di seluruh dunia bakal kehilangan pekerjaan lantaran dampak ekonomi Covid-19. Asia menjadi yang paling terdampak dengan jumlah pemangkasan sebanyak 30 juta orang.

Prediksi itu diperkuat dengan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang menyebut bahwa hingga akhir Maret 2020, industri perhotelan Indonesia telah mengalami penurunan jumlah okupansi
sebanyak 25-50%.

Angka ini juga sejalan dengan hasil riset Statqo Analytics—sebuah lembaga riset berbasis data digital—yang menyebut bahwa kini telah terjadi penurunan traffic website pada biro pariwisata dan perhotelan nasional sebesar 55% selama satu bulan terakhir. Penurunan data traffic website itu juga terjadi pada maskapai penerbangan dengan jumlah pemerosotan sebanyak 44%.

“Situs perjalanan Traveloka misalnya, mengalami penurunan hinggga 60% dalam satu bulan terakhir. Penurunan juga terjadi di semua situs perjalanan wisata dan perhotelan lainnya seperti tiket.com, trivago.co.id, pegipegi.com
maupun nusatrip.com.” tulis Statqo Analytics dalam rilis yang diterima Alinea.id.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani bahkan memprediksi, industri pariwisata akan mati total dalam satu bulan ke depan jika pandemi Covid-19 tidak segera dikendalikan.

Imbas mengerikan Covid-19 lainnya juga bakal terjadi pada industri manufaktur dengan penurunan produktifitas sebanyak 50%. Sinta menjelaskan ini terjadi karena kebijakan pemerintah terkait social distancing telah
membuat permintaan pasar manufaktur menurun drastis selama periode pembatasan jarak temu tersebut berlangsung.

Bahkan, dia memperkirakan, jika kebijakan social distancing dilanjutkan dengan skema lockdown (karantina wilayah) maka kemungkinan hampir semua sentra industri bakal mengalami potential loss lebih dari 70% pada kuartal II 2020.

“Bila kebijakan karantina akan diberlakukan secara ketat terhadap sentra-sentra industri, kemungkinan besar loss-nya akan lebih dari 70% setidaknya di Q2 2020," ujarnya melalui pesan singkat. 

Hal serupa juga akan terjadi di semua sektor non-primer yakni pangan, energi, komunikasi, dan kesehatan. Dia menilai secara umum selama wabah hanya industri dengan output kebutuhan primer saja yg memiliki permintaan pasar yang stabil.

Rasio non performing loan atau kredit bermasalah mengalami kenaikan pada dua bulan pertama 2020. Alinea.id/OkyDiaz.

Berita Lainnya