WIKA siap garap infrastruktur ibu kota baru

Emiten konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) siap ambil bagian dalam pembangunan berbagai infrastruktur di ibu kota baru.

Direktur Utama WIKA Tumiyana mengatakan kapasitas balance sheet WIKA saat ini cukup kuat untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. WIKA, kata Tumiyana, saat ini memiliki kemampuan belanja modal (capital expenditure/capex) mencapai Rp20 triliun dan akan meningkat setiap tahunnya. 

"Apa yang mau disiapkan duluan? Pasti pertama jalan, kedua jaringan listrik, ketiga jaringan gas. Lalu keempat jaringan minyak, dan kelima jaringan air akan diperlukan di ibu kota baru," kata Tumiyana pada paparan publik di Bursa Efek Indonesia, Rabu (28/8).

Tumiyana melanjutkan, WIKA akan memilih proyek dengan tingkat pengembalian yang cepat. Jika membangun ibu kota baru, kata Tumiyana, maka arah pembangunan berikutnya adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik. 

Tuumiyana menjelaskan, WIKA selama ini telah membangun pembangkit tenaga listrik dengan kemampuan hingga 12.800 Mega Watt (MW) dari seluruh kapasitas pembangkit listrik yang ada di Indonesia sebesar 65.000 MW.

"Dari pembangkit listrik yang ada, hampir 21% WIKA yang bangun," ujar Tumiyana.

Sementara, mengenai kendala pembebasan lahan yang akan dihadapi WIKA untuk ibu kota baru, Tumiyana melihat tak akan sesulit membebaskan lahan di Pulau Jawa.

Tumiyana melihat Kalimantan sebagai pulau yang masih terbuka sehingga akan memiliki masalah sosial yang lebih kecil dibandingkan dengan pulau Jawa. 

"Rasanya akan lebih gampang dibanding dengan kita melakukan pembebasan lahan di Pulau Jawa," kata Tumiyana. 

Tumiyana melanjutkan, dalam pembangunan ibu kota baru, WIKA juga akan mengedepankan kepentingan umum dengan memprioritaskan pembangunan fasilitas publik.

Sementara, Direktur Operasi I WIKA Agung Budi Waskito mengatakan WIKA telah memiliki pengalaman melakukan pembangunan di Pulau Kalimantan dengan membangun tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 90 kilometer (km). 

"Kalau untuk pembebasan lahan itu urusannya pemerintah. Karena lahan yang akan dipakai 90% milik pemerintah," kata Agung.