YLKI usulkan subsidi minyak goreng bersifat tertutup

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi menyebutkan kebijakan terbaru pemerintah terhadap minyak goreng di atas kertas/secara umum lebih market friendly. Diharapkan kebijakan ini bisa menjadi upaya untuk memerbaiki distribusi dan pasokan minyak goreng pada masyarakat dengan harga terjangkau.

"Sebab selama ini intervensi pemerintah pada pasar minyak goreng dengan cara melawan pasar. Dan terbukti gagal total. Malah menimbulkan chaos di tengah masyarakat," kata Tulus dalam keterangan tertulis, Kamis (17/3).

Akan tetapi, dari sisi kebijakan publik, YLKI sangat menyayangkan  terkait bongkar pasang kebijakan minyak goreng. Tampak sekali kebijakan bersifat coba-coba, sehingga konsumen, bahkan operator, menjadi korban.

YLKI mendesak pemerintah untuk memerketat pengawasan terkait HET minyak goreng nonpremium dengan harga Rp14.000 per liter. Jangan sampai kelompok konsumen minyak goreng premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan membeli, apalagi memborong minyak goreng nonpremium yang harganya jauh lebih murah. 

"Terkait dengan hal itu, idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup. By name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran. Subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karena minyak goreng murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu. Dan masyarakat menengah bawah akibatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng murah. Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon," papar dia.

Untuk itu, YLKI terus mendesak KPPU untuk mengulik adanya dugaan kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng, CPO, dan sawit. YLKI juga mendesak pemerintah untuk transparan, sebenarnya DMO 20% itu mengalir ke mana, apakah ke industri minyak goreng, atau mengalir ke biodiesel.

"Sebab DMO 20% tidak akan cukup kalau disedot ke biodiesel. Dalam kondisi seperti sekarang, karena CPO untuk kebutuhan pangan lebih mendesak, daripada untuk energi," tutur dia.