logo alinea.id logo alinea.id

Ombudsman instruksikan SK 256 PNS Dompu segera diterbitkan

Alasan Bupati Dompu menunda penyerahan SK 256 PNS Dompu karena adanya laporan dari Polda NTB dan tidak mau dijadikan tersangka lagi

Adrian Alexander
Adrian Alexander Jumat, 27 Sep 2019 16:39 WIB
Ombudsman instruksikan SK 256 PNS Dompu segera diterbitkan

Ombudsman RI menginstruksikan pihak terkait, yakni Bupati Dompu agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) 256 CPNS K2 Kabupaten Dompu, NTB yang masih ditahan sejak tahun 2014 lalu.

Hal itu diinstruksikan Ombudsman RI, saat rapat mediasi bersama Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dan perwakilan CPNS K2 Dompu di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (27/9).

Salah satu CPNS K2 Dompu, Hery  yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan bahwa Ombudsman mengintruksikan Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin untuk segera membagikan SK 256 PNS tersebut.

"Bupati siap menerbitkan SK PNS 256 jika ada surat dari BKN dan Ombudsman yang memerintahkan Bupati untuk menerbitkan SK," jelas Hery S.Pd.,

Menurutnya, alasan Bupati Dompu menunda penyerahan SK 256 PNS Dompu karena adanya laporan dari Polda NTB dan tidak mau dijadikan tersangka kembali atas sikap tersebut.

"Ombudsman akan memanggil BKN dan Polda NTB untuk klarifikasi masalah tersebut minggu depan," tambahnya.

Ia menegaskan, apapun hasil pertemuan dengan BKN dan Polda NTB, Ombudsman akan mengeluarkan surat rekomendasi penyerahan SK 256 PNS Dompu kepada BKN dan Bupati paling lambat bulan Oktober 2019.

"Rekomendasi tersebut wajib dijalankan oleh BKN dan Bupati," tutupnya.

Sponsored
CPNS K2 CPNS K2
Dompu Dompu
BKN BKN
Ombudsman Ombudsman
Adrian Alexander
Adrian Alexander