Paman Birin gandeng Ombudsman kawal OPD layani publik secara professional

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel berupaya meningkatkan layanan publik dengan menggandeng Ombudsman. Kerja sama ini untuk mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak melakukan maladministrasi saat melakukan tupoksinya melayani masyarakat.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan, kerja sama ini adalah tindaklanjut dari MoU yang sudah ditandatangani pada Oktober 2021 lalu. Hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintahannya berbenah untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan kinerja.

“Kita harus menyadari bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang baik merupakan cerminan profesionalisme. Saya minta seluruh ASN melaksanakan pelayanan prima sesuai tupoksi di SKPD masing-masing,” kata Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel dalam acara penandatanganan MoU 21 OPD bersama Ombudsman RI, Senin (4/7).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, salah satu tugas Ombudsman yaitu membangun koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga, acara ini sangat penting sebagai langkah awal komitmen pemerintah daerah dalam optimalisasi pelayanan publik.

Hadi juga mengatakan, kerja sama ini akan memantau sektor-sektor yang terkait pengaduan pencegahan maladministrasi serta pengembangan SDM dalam hal pelayanan publik.

“Penting melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan terjadi percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, OPD Pemprov Kalsel yang melakukan penandatanganan bersama Ombudsman yakni Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Bakeuda, RSJ Sambang Lihum, BPBD, Disdukcapil dan KB, BKD, RSUD Ulin, RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.