Wagub minta TPPS Kaltim libatkan OPD atasi stunting

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Hadi Mulyadi meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengatasi kekurangan gizi pada anak atau stunting. Hadi mengatakan, TPPS Kaltim diharapkan bekerja secara terkoordinasi, terintegrasi, konvergen, dan simultan dalam mempercepat penurunan stunting.

“Upaya pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, dengan berkolaborasi antara dinas, instansi dan lembaga terkait, karena penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi perlu sinergi dan kerja sama melalui program-programnya,” kata Hadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) TPPS Kaltim, Rabu (27/4).

Hadi menjelaskan, misalnya TPPS dapat melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memberikan orientasi kepada siswa yang akan memasuki usai pernikahan mengenai kriteria pernikahan yang ideal.

“Bagaimana pernikahan yang ideal, bagaimana merencanakan kehidupan, sehingga para siswanya ada penambahan wawasan bukan saja terkait stunting tetapi juga kesadaran pola hidup sehat, tentang gizi, dan pentingnya berolahraga, sehingga kita bisa mengawal generasi yang sehat,” sambungnya.

Selain itu, Hadi meminta TPPS bersinergi dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) melaksanakan program pangan lestari dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami berbagai macam sayur-sayuran, dan program harus disosialisasikan di kabupaten/kota.

“Pangan lestari dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura harus menjadi program yang massif, dan disosialisasikan di kabupaten/kota, tinggal disinkronisasi dan dijadikan alat ukur dalam upaya menangani stunting melalui pemenuhan makanan yang bergizi bagi keluarga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hadi mendorong TPPS Kaltim menangani stunting sampai tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan desa. Dirinya juga mendorong TPPS melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), tokoh agama, ibu-ibu di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan lainnya.

“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama, tidak cukup hanya TPPS Kaltim, namun perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota, termasuk TP PKK maupun seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.