Gaduh Omicron: Pemerintah 'mbalelo', publik membeo

Terik matahari yang menyinari langit Tangerang Selatan, Banten, Jumat (7/1) siang, tak menyurutkan semangat kerja Ryan Saputra. Dengan getol, pemuda berusia 29 tahun itu berkeliling ke sejumlah toko untuk "menjajakan" dagangannya. 

Berprofesi sebagai tenaga penjualan di sebuah perusahaan elektronik membuat Ryan harus berinteraksi dengan banyak orang. Meski begitu, tak terbersit kekhawatiran di benak Ryan bakal ketularan Covid-19. Ia lebih takut tak membawa pulang uang ke rumah. 

“Bisa mati kelaparan yang ada. Yang gue tahu virus ini terus bermutasi. Kemarin kan Delta, sekarang Omicron. Delta aja lama-lama bisa turun kasusnya. Artinya, enggak menutup kemungkinan juga (varian Omicron) ini juga bisa turun,” ucap Ryan saat berbincang dengan Alinea.id.

Sejak 16 Desember 2021, Omicron tercatat masuk ke Indonesia. Per Sabtu (8/1), sudah ada 333 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 varian tersebut. Mayoritas pasien tertular usai pulang dari luar negeri. Sebanyak 23 orang di antaranya tertular di tingkat komunitas. 

Berbeda dengan varian Delta yang membawa Indonesia ke puncak pandemi Juli lalu, pemerintah terkesan "menyepelekan" varian Omicron. Pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan menutup pintu kedatangan dari sejumlah negara dan memberlakukan karantina warga yang datang dari luar negeri. Tidak ada pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

Respons pemerintah itulah yang bikin Ryan percaya diri tetap beraktivitas di luar rumah. “Pemerintah aja bisa ngomong (enggak usah panik) gitu. Berarti tanggung jawab semua di pemerintah dengan membebaskan (mobilitas warga) seperti itu,” kata dia.

Hal yang sama diutarakan Firman Ramadhan, 27 tahun. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kaki lima itu memutuskan untuk tidak membatasi waktu niaganya. Bagi Firman, mengurangi waktu dagang berarti mengurangi pemasukan.

“Pemerintah bilang belum ada bukti virusnya (Omicron) bahaya, kan. Jadi, ngapain takut?” ujar Firman saat berbincang dengan Alinea.id di lapaknya di daerah Tangerang Selatan, Banten, Jumat (7/1)

Seperti Ryan, Firman mengaku tidak khawatir bakal tertular varian Omicron. Apalagi, ia sudah mendapat suntikan vaksin Covid-19. "Lengkap dua kali," kata pria asal Tegal, Jawa Tengah itu. 

Terkesan menyepelekan

Pemerintah memang menyerukan masyarakat agar tidak panik terhadap varian Omicron. Bahkan, sebagian pejabat merasa Omicron tidak membahayakan nyawa. Itu setidaknya terpotret dari pemantauan media yang dilakukan Alinea.id pada periode 24 November 2021 hingga 30 Desember 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), misalnya. Dalam salah satu pernyataannya merespons kehadiran Omicron, Jokowi meminta warga, terutama yang sudah divaksin, untuk tidak panik karena varian tersebut dianggap tak berbahaya. Serupa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan Omicron tak seganas Delta. 

Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadillah Supari juga sempat melontarkan pernyataan menanggapi masuknya varian Covid-19 teranyar itu ke Indonesia. Meskipun Omicron dikategorikan variant of concern (VoC) oleh Badan Kesehatan Dunia, ia menyerukan agar publik tidak takut terinfeksi varian tersebut. 

Selamat sore. Covid-19 varian Omicron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Dan ini tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya yang sangat cepat.

Apa yang harus kita lakukan agar varian Omicron tidak meluas di tanah air? pic.twitter.com/Z9tQ7beVAm — Joko Widodo (@jokowi) December 16, 2021

Hanya sedikit tokoh yang mewanti-wanti akan bahaya Omicron, semisal mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, dan epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman. Keduanya meminta publik mewaspadai varian baru Sars-Cov-2 yang kali pertama terdeteksi di Afrika Selatan itu. 

Dicky menilai pemerintah mengulang strategi komunikasi risiko yang buruk dalam penanganan pandemi. Sebagaimana pada varian Delta, ia melihat pemerintah cenderung menyepelekan Omicron. Padahal, sudah banyak negara yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 karena varian tersebut. Omicron juga terbukti bisa membunuh. 

“Berbasis riset, negara yang over percaya diri, berlebihan bisa mengatasi (pandemi), cenderung akhirnya abai, dan akhirnya meledak (kasus Covid-19). Ini tentu sudah kita alami baik di gelombang Alpha, Delta, dan potensi (ada) Omicron ini bisa jadi memburuk,” terang Dicky, saat dihubungi Alinea.id, Kamis (6/1).

Pemerintah juga terkesan tak satu suara dalam merespons Omicron. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat sempat mengutarakan rencana pemerintah memberlakukan PPKM level 3 di seluruh Indonesia selama musim liburan. 

Di Senayan, sejumlah anggota DPR juga mendukung penebalan PPKM jelang Natal dan Tahun Baru 2022 untuk mengantisipasi lonjakan kasus karena varian Omicron. Pernyataan dukungan terhadap wacana itu, misalnya, dilontarkan anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo dan Kurniasih Mufidayati. 

Namun demikian, wacana itu dibantah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Keduanya menolak penebalan PPKM. Walhasil, wacana itu pun menguap. 

Meskipun sejumlah studi telah menunjukkan Omicron hanya menyebabkan gejala Covid-19 yang ringan, menurut Dicky, pemerintah harus tetap berhati-hati. Apalagi, gelombang Omicron lahir saat sebagian populasi dunia sudah divaksin. Varian tersebut juga terbukti bisa membunuh orang yang sudah dimunisasi lengkap. 

Karena itu, Dicky meminta pemerintah memperbaiki pola komunikasi di depan publik. Menurut dia, masyarakat harus tetap diingatkan agar lebih waspada menjaga diri agar tidak terpapar Sars-Cov-2 meskipun sudah divaksin. 

“Nah, dengan (strategi komunikasi) ini akan membangun persepsi risiko publik dengan baik. Sehingga masyakat tahu. 'Oh, bicara (gejala) Omicron, ini ringan, sedang atau tidak bergejala.' Tetapi, harus diingat bahwa semua varian Covid-19 begitu. Sebanyak 80% semua varian itu tidak bergejala,” terang Dicky.

Misinformasi 

Dosen ilmu komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menilai manajemen komunikasi dan koordinasi yang ada di internal pemerintah masih buruk meskipun pandemi sudah berlangsung hingga dua tahun. Tak hanya membingungkan, tidak konsistennya narasi pejabat pemerintah juga potensial melahirkan misinformasi. 

“Ya (dampaknya) masyarakat jadi bingung dan mencari rujukan dengan caranya sendiri. Ini kan potensi konfliknya akibat informasi mana yang betul. Akhirnya, dari pola komunikasi ini, melahirkan distrust terhadap komunikasi pemerintah,” tutur Suko saat dihubungi Alinea.id, Kamis (6/1),

Di jagat maya, kehadiran Omicron direspons beragam oleh warganet. Itu terlihat dari pemantauan Alinea.id di Twitter pada periode 16-30 Desember 2021. 

Akun @democrazymedia yang memiliki 32.499 pengikut, misalnya, mencuit narasi Omicron tidak berbahaya. Cuitan itu dilandaskan oleh pernyataan eks Menteri Kesehatan Siti Fadhillah yang menyebut publikasi mengenai Omicron terlalu didramatisasi.

Akun @AdamPrabata, seorang dokter, mengicau keluhan yang dialami pasien Omicron lebih ringan dibandingkan varian Delta. Ada pula akun-akun merespons Omicron dengan lelucon dan mengingatkan agar publik tetap mematuhi protokol kesehatan. 

“Kasihan masyarakat, akibat komunikasi di internal pemerintah itu mengakibatkan masyarakat tercerai-berai. Ada polarisasi. Masyarakat jadi punya persepsi macam-macam. Yang pasti masyarakat kecewa,” ujar Suko menanggapi beragamnya tanggapan publik terkait Omicron. 

Senada, analis komunikasi politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah meminta pejabat pemerintah satu suara saat merespons pernyataan-pertanyaan dari publik mengenai Omicron. Itu supaya publik tidak "lengah" hingga pandemi benar-benar berakhir. 

“Ketidakpercayaan publik akan meningkat jika pemerintah tidak terkoodinir dengan baik antara satu pihak dengan yang lain. Situasi ini bisa saja melahirkan polarisasi,” ujar Dedi saat dihubungi Alinea.id, Kamis (6/1).

Menurut Dedi, ketegasan dan konsistensi kebijakan merupakan pedoman dari masyarakat dalam merespons pandemi. Ia berharap pemerintah tetap serius menjaga kurva penularan Covid-19 agar tidak naik dan merilis kebijakan berbasis kepentingan publik. 

“Pemerintah terutama harus merujuk pendapat ilmuwan yang terpercaya dalam bidang ini agar penanganan pandemi sejalan dan tidak terprovokasi kebijakan-kebijakan politik,” jelas Dedi.