September 2018, pemimpin Korea Utara-Korea Selatan akan bertemu di Pyongyang

Presiden Moon Jae-in akan mengunjungi Pyongyang pada September mendatang untuk mengadakan pertemun ketiga dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (13/8) pasca-pertemuan para pejabat senior kedua negara, tidak menyebutkan tanggal kunjungan Moon Jae-in ke ibu kota Korea Utara tersebut. Demikian seperti dikutip dari The New York Times.

Tidak ada konfirmasi apakah Presiden Moon Jae-in akan mengunjungi Pyongyang bertepatan dengan perayaan Hari Nasional Korea Utara yang jatuh pada 9 September. Tahun ini, Korea Utara memperingati 70 tahun pendiriannya sebagai negara komunis.

Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuding Amerika Serikat (AS) meminta negara lain untuk tidak mengirim delegasi tingkat tinggi dalam rangka menghadiri perayaan Hari Nasional, yang lazimnya mencakup parade militer skala besar.

Hingga saat ini, belum pernah ada presiden Korea Selatan yang menghadiri perayaan tersebut.

Presiden Moon Jae-in akan menjadi presiden Korea Selatan ketiga yang mengunjungi Pyongyang. Dua pendahulunya, yakni Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun bertemu dengan Kim Jong-il pada tahun 2000 dan 2007.

Sama seperti kedua pendahulunya, Moon Jae-in mewarisi kebijakan mereka untuk mempromosikan rekonsiliasi politik antar kedua negara.

Dalam tahun ini, Presiden Moon Jae-in telah dua kali bertemu dengan Kim Jong-un, yakni pada bulan April dan Mei. Kedua tatap muka tersebut berlangsung di Panmunjom, sebuah desa yang terletak di perbatasan kedua negara.

Pertemuan pada September mendatang disepakati dalam tatap muka perdana Moon Jae-in dan Kim Jong-in.

Tatap muka ketiga Kim Jong-un dan Moon Jae-in diharapkan dapat memecah kebuntuan antara Korea Utara dan Amerika Serikat terkait dengan penanggalan program senjata nuklir Korea Utara. 

Dalam KTT Korea Utara-Korea Selatan pertama, tercapai kesepakatan luas untuk mengurangi ketegangan militer dan meningkatkan hubungan kedua negara. 

Tatap muka perdana dan kedua antar Korea telah membantu meletakkan dasar bagi pembicaraan penting Kim Jong-un dengan Donald Trump pada 12 Juni di Singapura. Itu merupakan momentum pertama kalinya presiden AS yang tengah menjabat dan pemimpin Korea Utara bertemu.

Trump dan Kim Jong-un menandatangani pernyataan bersama di mana Kim Jong-un berkomitmen untuk bekerja menuju "denuklirisasi penuh Semenanjung Korea." Adapun Trump berjanji untuk memberikan jaminan keamanan kepada Korea Utara dan membantu membangun hubungan bilateral yang "baru".

Namun, pernyataan itu tidak secara spesifik menyebut tentang bagaimana denuklirisasi akan tercapai. Kedua belah pihak sejak itu menyatakan frustrasi dengan yang lain.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengunjungi Pyongyang untuk mendesak negara itu mengambil langkah konkret menuju denuklirisasi, termasuk mengungkap inventarisasi senjata nuklir dan fasilitasnya dan membongkar beberapa di antaranya. Tidak lama, Korea Utara mencap perilaku pemerintahan Trump "seperti gangster," menuduh Washington menuntut denuklirisasi "sepihak" dengan menawarkan sedikit imbalan.

Baru-baru ini, Korea Utara menuntut agar Korea Selatan dan Amerika Serikat menyatakan mengakhiri Perang Korea, sebagai awal perundingan perjanjian perdamaian resmi untuk menggantikan gencatan senjata yang menghentikan pertempuran 65 tahun lalu. 

Selama pertemuan pada April lalu, Kim Jong-un dan Moon Jae-in sepakat untuk mendorong deklarasi berakhirnya Perang Korea pada akhir tahun ini.

Pyongyang bersikeras agar Washington membuat Korea Utara merasa aman sebelum mengharapkan mereka menyerahkan senjata nuklirnya.
Dan dengan mendeklarasikan berakhirnya Perang Korea, Washington dapat menunjukkan bahwa mereka bergerak menjauh dari permusuhan terhadap Korea Utara. 

Di lain sisi, para pejabat AS enggan memberikan konsesi yang sangat simbolis sebelum Korea Utara mengambil langkah yang lebih berarti menuju denuklirisasi. Pejabat Korea Selatan berusaha membantu kedua pihak menemukan kesamaan.