Presiden Abbas: Tidak akan ada negara Palestina tanpa Gaza

Presiden Mahmoud Abbas pada Rabu (15/8) menegaskan kembali bahwa Palestina menolak rencana perdamaian baru yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS), yang dikenal sebagai 'Deal of the Century'. Abbas menyampaikan hal tersebut pada sesi pembukaan Dewan Pusat Palestina di Ramallah.

"Kami sampaikan kepada mereka yang mengklaim bahwa kami menerima 'Deal of the Century' bahwa kami adalah pihak yang pertama menolaknya dan menentangnya," ujar Abbas seraya menambahkan bahwa Palestina akan melawan hingga gagasan tersebut tumbang.

Dalam kesempatan yang sama, Abbas mengecam UU Negara Bangsa yang menyatakan Israel sebagai negara Yahudi. Dia menyebutnya fasis dan menegaskan bahwa Palestina akan melanjutkan perjuangan melawan semua kesewenang-wenangan penjajah.

Mengomentari keputusan Israel untuk memotong tunjangan keuangan ke Otoritas Palestina (PA) yang digunakan untuk menyubsidi keluarga Palestina yang kerabat mereka dipenjara dan dibunuh Israel, Abbas mengatakan, "Kami tidak akan pernah berhenti membiayai keluarga-keluarga itu." 

Sementara itu, Abbas menyalahkan kelompok Hamas yang telah memerintah Jalur Gaza sejak 2007 karena menghalangi upaya mengakhiri perpecahan internal dan mencapai rekonsiliasi penuh.

"Kami hanya menerima rekonsiliasi penuh. Tidak akan ada negara Palestina di Gaza dan tidak akan ada negara Palestina tanpa Gaza," tegas Abbas.

Menurut Abbas, "Hamas tidak punya niat baik untuk mewujudkan rekonsiliasi penuh dan ada beberapa pihak yang tidak mendukung rekonsiliasi."

Lebih lanjut, Abbas menekankan bahwa pemimpin Palestina "tidak akan pernah menerima keberadaan kelompok militan bersenjata di Jalur Gaza" karena "kami ingin satu otoritas, satu hukum dan satu senjata legal".

Saeb Erekat, kepala negosiator Palestina, tidak ragu dengan tujuan gagasan 'Deal of the Century'.

"Tujuannya adalah untuk menjatuhkan kepemimpinan Palestina dan menggantikan Mahmoud Abbas," ungkap Erekat.

Erekat juga mengutarakan kekhawatirannya, "ketakutan Otoritas Palestina adalah apa yang disebut sebagai konspirasi Israel, AS, Arab Saudi, dan Mesir yang tujuannya adalah untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat dan memberikan solusi ekonomi bagi Gaza sambil memperkuat Hamas, sehingga menghindari negosiasi diplomatik atas masa depan Palestina."

Kekhawatiran Erekat tersebut dinilai berdasar, menyusul laporan media Mesir yang mengutip pernyataan diplomat Barat soal rencana AS untuk membangun zona perdagangan bebas antara Jalur Gaza dan El-Arish di Sinai di mana lima proyek industri skala besar akan didirikan.

Proyek-proyek tersebut didirikan di Mesir sesuai dengan permintaan Israel, di mana ini akan memicu aliran pekerja dari Gaza ke Sinai.

Disebut-sebut dua per tiga pekerja akan datang dari Gaza dan sepertiga dari Sinai. Selain itu akan dibangun pula, pelabuhan bersama Mesir-Palestina dan stasiun pengisian listrik tenaga surya bahkan sebuah bandara.

Pemerintah di Gaza dikabarkan akan tetap di bawah kendali Hamas, namun berkoordinasi penuh dengan Mesir, yang dalam beberapa bulan terakhir melakukan pembicaraan intesif dengan Hamas mengenai prosedur kontrol di perlintasan perbatasan. 

Sumber: Xinhua dan Haaretz