Eks PM Malaysia dikenai enam dakwaan baru terkait skandal 1MDB

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (65) kembali muncul di pengadilan pada Kamis (25/10). Dia menghadapi babak ketiga tuntutan pidana berkaitan dengan skandal korupsi 1MDB yang merugikan negara miliaran dollar Amerika Serikat. 

Di sebuah pengadilan di Kuala Lumpur, Najib yang kalah dalam pemilu pada Mei lalu didakwa dengan enam tuduhan pelanggaran kriminal terkait dana sebesar US$1,59 miliar. Sama seperti sebelumnya, Najib menolak semua tuduhan terhadap dirinya.

Dengan demikian, jumlah total dakwaan terhadap Najib terkait skandal 1MDB adalah 38, termasuk di antaranya korupsi dan pencucian uang. Jaksa menuduh, miliaran dollar digelapkan dan dibelanjakan di seluruh dunia seperti pembelian properti mewah, yacht, dan lain-lain.

Semasa masih berkuasa, Najib sempat membersihkan diri dari semua tuduhan terkait skandal 1MDB. Namun, pemerintahan baru yang dipimpin oleh mantan mentornya, Mahathir Mohamad (93) membuka kembali penyelidikan atas mega skandal tersebut.

Bersamaan dengan Najib, mantan Menteri Keuangan Malaysia Irwan Serigar juga dihadapkan pada enam dakwaan. 

Pengacara Najib, Shafee Abdullah, mengatakan di pengadilan dia senang mendengar dakwaan terbaru, yang dia gambarkan kejam. "Kami menantikan untuk membelanya," kata Shafee.

Tuduhan baru datang sebulan setelah Najib ditampar dengan 25 dakwaan sehubungan dengan dana senilai US$681 juta yang masuk ke rekening bank pribadinya. Istri Najib, Rosmah Mansour, juga mengaku tidak bersalah bulan ini terhadap 17 tuduhan pencucian uang terkait skandal 1MDB.

Semua dakwaan baru terhadap Najib membawa hukuman penjara dua hingga 20 tahun. Jika terbukti bersalah, Najib dapat menghadapi hukuman penjara lebih dari 200 tahun dan denda puluhan juta untuk 32 dakwaan sebelumnya.

Najib akan menghadapi sidang pertamanya pada Februari 2019. 

1MDB adalah lembaga investasi yang bercikal bakal Otoritas Investasi Terengganu (OIT), sebuah reksadana milik negara yang bertujuan untuk memastikan pembangunan ekonomi Terengganu bersifat jangka panjang dan berkelanjutan sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat di negara bagian tersebut.

OIT didirikan pada 2008 dan berganti nama menjadi 1MDB pada Januari 2009. Melalui pengumuman yang disampaikan pada 29 Juli 2009, Najib yang menjabat sebagai PM saat itu menegaskan keputusan untuk memperluas OIT menjadi sebuah entitas federal dengan tujuan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh rakyat Terengganu, melainkan seluruh Malaysia. (The Guardian)