Australia ingin pindahkan kedubes ke Yerusalem, Turnbull peringatkan reaksi RI

Mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull (64) pada Selasa (30/10) menyatakan bahwa negaranya akan mendapat reaksi yang sangat negatif dari Indonesia jika bersikeras memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hal tersebut disampaikan Turnbull setelah dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bali pada Senin (29/10) untuk membahas kesepakatan perdagangan bebas bilateral. 

"Presiden Jokowi mengungkapkan kepada saya ... kekhawatiran yang sangat serius yang terjadi di Indonesia tentang kemungkinan pindahnya Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem," ujar Turnbull kepada Australian Broadcasting Corp.

"Tidak ada keraguan bahwa jika itu terjadi, maka akan disambut dengan reaksi yang sangat negatif di Indonesia," imbuhnya.

Turnbull mencatat bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, "Jadi kita harus sangat jernih soal itu."

Sementara itu, PM Scott Morrison hingga Selasa kemarin menyebutkan bahwa belum ada keputusan yang dibuat tentang isu tersebut.

Melanggar kebijakan tradisional

Dalam kesempatan yang sama, Turnbull mengutarakan keyakinannya bahwa kesepakatan perdagangan bebas antara Australia dan Indonesia akan ditandatangani dalam beberapa pekan mendatang.

Turnbull yang merupakan politikus asal Partai Liberal menekankan bahwa Australia harus tetap menjaga kebijakan tradisional yang telah berjalan selama lebih dari 40 tahun, yakni mempertahankan pos diplomatiknya di Tel Aviv.

Morrison, sekutu lama Turnbull, melontarkan gagasan untuk memindahkan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem sebelum pemilu sela di Sydney, yang memiliki populasi Yahudi cukup besar.

"Australia akan selalu membuat keputusan tentang kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan kami dan kami akan melakukannya sebagai negara yang berdaulat," jelas Morrison. "Kami akan berkonsultasi, kami akan mendengarkan orang lain, tetap pada akhirnya ... Saya akan selalu mengutamakan kepentingan negara."

Pada Desember 2017, pemerintahan Trump berbalik dari kebijakan AS selama puluhan tahun dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan pada Mei lalu, Washington memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Keputusan Trump memicu kemarahan di dunia muslim dan merupakan kemunduran besar bagi tujuan kemerdekaan Palestina. (Al Jazeera)