PM Irak buka pendaftaran online untuk cari menteri

Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi meluncurkan situs yang memungkinkan warga Irak mendaftarkan diri secara daring untuk menduduki posisi menteri di kabinetnya.

Dalam sebuah pernyataan di akun Facebook pribadinya Abdul Mahdi mengajak warganya yang memiliki keahlian, spesialisasi, dan pengalaman praktis mendaftarkan diri.

Pendaftaran untuk posisi menteri dibuka sejak Selasa (9/10) dan ditutup pada Kamis (11/10) pukul 16.00 waktu setempat. Warga yang berminat dapat menyerahkan CV dan dokumen terkait melalui situs Iraqcabinet2018.com. 

Lowongan itu terbuka bagi pria maupun wanita yang memenuhi semua ketentuan berdasarkan undang-undang dasar yang berlaku di Irak.

Para pelamar dapat memilih kementerian mana yang hendak mereka pimpin. Namun, mereka juga diminta merinci secara jelas terkait biodata pribadi, latar belakang partai serta orientasi politik, proyek-proyek penting apa yang dikuasai, pemikiran mereka tentang apa yang membuat seorang pemimpin sukses, dan kemudian menjabarkan solusi praktis untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kementerian yang dipilih.

Abdul Mahdi (76) ditunjuk sebagai perdana menteri sejak 1 Oktober 2018 dan sesuai dengan aturan konstitusi, dia diberi waktu 30 hari yaitu hingga 1 November untuk membentuk pemerintahan baru untuk disetujui oleh parlemen Irak. Tujuannya, tidak lain adalah untuk mengakhiri kebuntuan pemerintahan Irak setelah pemilu yang tidak meyakinkan beberapa bulan terakhir. Mandat ini dia peroleh dari Presiden Irak Barham Salih, politikus Kurdi berhaluan moderat, yang juga baru terpilih pada 2 Oktober.

Pemerintahan Irak sebelumnya telah kacau oleh kasus-kasus korupsi, politisasi, dan sektarianisme. 

Selama beberapa bulan terakhir, pemilu Irak dipenuhi dengan persaingan yang sangat ketat. Kedua partai politik utama di wilayah Kurdistan yang otonom di Irak saling tuding telah terjadi kecurangan dalam pemilihan parlemen. Partai Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) bahkan menolak menerima hasil pemilu tersebut. Juru bicara PUK Saadi Ahmed Pira menuduh rivalnya, Partai Demokratik Kurdistan (KDP), melakukan kecurangan di dua provinsi di Irak.

Selain mengurus pemerintahan baru, Abdul Mahdi juga harus mengawasi rekonstruksi Irak pasca-pertempuran empat tahun melawan ISIS yang menyebabkan puluhan ribu rumah dan usaha hancur serta menelantarkan lebih dari tiga juta orang. (BBC, Arab News dan VOA)