Bertemu Suu Kyi, Wapres AS kritik keras soal krisis Rohingya

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menyampaikan kritik keras terkait krisis Rohingya di hadapan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Keduanya bertemu di sela-sela KTT ASEAN di Singapura.

"Kekerasan dan penganiayaan oleh militer dan warga yang memicu 700.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh tidak termaafkan," ujar Wapres Pence saat bertatap muka dengan Suu Kyi pada Rabu (14/11). 

Pence menambahkan, "Saya ingin sekali mendengar tentang kemajuan yang Anda buat, meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat atas kekerasan yang membuat ratusan ribu orang terlantar dan menderita, termasuk kehilangan nyawa."

Sementara itu, Suu Kyi mengakui pentingya bertukar pandangan. Namun, dia berpendapat bahwa AS tidak memahami Myanmar seperti dirinya.

"Kami dapat mengatakan bahwa kami memahami negara kami lebih baik daripada negara lain mana pun dan saya yakin Anda akan mengatakan hal yang sama, bahwa Anda memahami negara Anda lebih baik ketimbang orang lain," tutur Suu Kyi. "Jadi, kami berada dalam posisi yang lebih baik untuk menjelaskan kepada Anda apa yang terjadi dan bagaimana kami melihat prosesnya."

Belum lama ini, Amnesty International telah menarik penghargaan HAM bergengsi dari Suu Kyi. Mereka menilai Suu Kyi tidak lagi menjadi simbol harapan mengingat ketidakpeduliannya atas kekejaman terhadap warga Rohingya dan intoleransinya yang semakin meningkat terhadap kebebasan berbicara.

Selain menyinggung soal Rohingya, Wapres Pence juga menyatakan keprihatinan tentang kebebasan pers di Myanmar, yang secara khusus merujuk pada penangkapan dan penahanan dua jurnalis Reuters. 

Dalam kesempatan terpisah, pejabat pemerintahan senior AS mengatakan bahwa Pence telah berulang kali meminta Suu Kyi untuk membebaskan dua jurnalis Reuters saat keduanya bertemu secara pribadi.

The Faith Coalition to Stop Genocide in Burma menyambut baik kritik keras Pence.

"Tindakan wakil presiden sudah benar dengan menyatakan bahwa Suu Kyi tidak melakukan apa pun untuk melindungi rakyat Myanmar," ungkap Malik Mujahid, ketua Faith Coalition. "Kekejaman terhadap Rohingya tidak dapat disapu ke bawah karpet."

Suu Kyi, yang juga seorang peraih Nobel Perdamaian, menghadapi kritik global yang terus meningkat atas sikap 'diamnya' dalam merespons krisis Rohingya. 

Rohingya yang merupakan kelompok muslim minoritas telah menghadapi penganiayaan oleh negara yang dihuni mayoritas Buddha selama beberapa dekade. Tahun lalu, PBB menyebut serangan militer terhadap Rohingya sebagai contoh dari pembersihan etnis. (Politico)