Wapres AS: Laut China Selatan bukan milik satu bangsa

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence (59) pada hari Jumat (16/11) mengatakan bahwa Laut China Selatan bukan milik satu bangsa. Dia menegaskan AS akan terus berlayar dan terbang di mana pun hukum internasional mengizinkan.

Amerika Serikat telah melakukan serangkaian aktivitas kebebasan navigasi di Laut China Selatan, sebuah kawasan yang diperebutkan oleh sejumlah negara, termasuk Tiongkok.
 
"Laut China Selatan bukan milik satu bangsa. AS akan terus berlayar dan mengudara di mana pun hukum internasional mengizinkan dan kepentingan nasional menuntut kami melakukannya," tutur Pence.

Selain China, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan Taiwan, termasuk negara-negara yang turut serta memiliki klaim atas Laut China Selatan. Setiap tahunnya, nilai perdagangan yang melintasi Laut China Selatan berkisar US$3 triliun.

Pada Kamis (15/11) di hadapan para pemimpin ASEAN, Pence menekankan bahwa tidak ada tempat bagi kekaisaran dan agresi di kawasan Indo-Pasifik. Pernyataannya tersebut ditafsirkan sebagai referensi atas kebangkitan China.

Sebelumnya dalam pidatonya pada Oktober lalu, Pence mengisyaratkan bahwa Washington akan mengambil pendekatan keras terhadap Beijing. Dia menuding Tiongkok melakukan upaya jahat untuk melemahkan Donald Trump dan aksi militer sembrono di Laut China Selatan.

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad menyatakan pihaknya mendukung perdamaian di Laut China Selatan dengan cara tidak meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

"Kami sepakat tentang cara tidak meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan," ungkap PM Malaysia itu di sela-sela KTT ke-33 ASEAN di Singapura pada Kamis kemarin.

Cara yang dimaksud adalah dengan tidak membawa kapal perang, menjamin kebebasan berlayar, serta keamanan penerbangan di Laut China Selatan.

"Kami memahami kebutuhan akan keamanan. Itu dapat diselesaikan dengan kapal patroli sederhana," imbuhnya.

Terkait isu Laut China Selatan, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares meyakini bahwa pembicaraan awal tentang kode etik dapat diselesaikan pada 2019.

"Negara anggota ASEAN menyepakati naskah tunggal perundingan untuk Laut China Selatan dan saat ini dalam proses membaca pertama naskah itu," kata Jose Tavares pada Rabu (14/11). "Kesepakatan itu menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memiliki pandangan sama, sehingga akan mempermudah perundingan dengan China. Kami percaya bahwa perundingan akan berjalan lancar."

Rincian rancangan naskah tunggal untuk perundingan Laut china selatan itu diselesaikan dalam rangkaian pertemuan KTT ke-33 ASEAN dan tatap muka terkait di Singapura. (Reuters dan Ant)