sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Imbas Rusia-Ukraina tegang, Trump mungkin batal bertemu Putin

Trump dan Putin dijadwalkan akan bertemu di sela-sela KTT G-20 di Buenos Aires, Argentina pada akhir pekan ini.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Rabu, 28 Nov 2018 12:30 WIB
Imbas Rusia-Ukraina tegang, Trump mungkin batal bertemu Putin

Donald Trump mengatakan dia mungkin akan membatalkan rencana pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin menyusul bentrokan maritim antara Rusia dan Ukraina.

Kepada Washington Post, Trump mengungkapkan bahwa dia menunggu laporan lengkap terkait peristiwa penembakan, penabrakan, dan penyitaan tigal kapal Ukraina oleh Rusia pada hari Minggu (25/11).

Menurut Trump, laporan yang datang dari tim keamanan nasionalnya tersebut akan sangat menentukan.

"Mungkin saya tidak akan mengadakan pertemuan dengan Putin ... Saya tidak suka agresi," ungkap presiden ke-45 AS tersebut.

Trump dan Putin sebelum dijadwalkan akan bertemu di sela-sela KTT G-20 di Buenos Aires, Argentina, pada akhir pekan ini. Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menyebutkan bahwa dua pemimpin dunia itu akan membahas keamanan, pengawasan senjata, Ukraina, dan sejumlah isu di Ukraina dan Timur Tengah.

Terkait dengan bentrokan maritim antara Rusia dan Ukraina, AS telah mendesak negara-negara Eropa untuk berbuat lebih banyak untuk mendukung Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan Washington ingin melihat penegakan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia.

Awal krisis teranyar Ukraina-Rusia

Sponsored

Pada hari Minggu lalu, kapal penjaga pantai Rusia melepas tembakan saat dua kapal perang dan satu kapal tunda (tugboat) Ukraina berlayar melalui Selat Kerch di lepas pantai Crimea, semenanjung yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014. Dua puluh empat awak kapal Ukraina ditahan dan setidaknya tiga orang terluka dalam insiden ini.

Ukraina menggambarkan peristiwa itu sebagai tindakan agresi. Sementara, Rusia mengatakan kapal Ukraina memasuki perairannya secara ilegal.

Pengadilan Crimea kemudian memerintahkan 12 warga Ukraina akan ditahan selama 60 hari. Pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan putusan bagi awak kapal lainnya pada Rabu (28/11).

Layanan keamanan Rusia FSB telah merilis video dari sejumlah pelaut Ukraina. Salah satu dari mereka, Volodymyr Lisovyi, mengatakan dia sadar akan sifat provokatif dari pihaknya.

Yang lainnya, Andriy Drach, mengatakan bahwa kapal perang yang ditumpanginya diperintah untuk berlayar dari Odessa ke Mariupol.

"Kami diperingatkan oleh layanan perbatasan Rusia bahwa kami melanggar hukum Rusia. Mereka berulang kali meminta kami untuk meninggalkan perairan wilayah Rusia," ungkap Drach.

Komandan Angkatan Laut Ukraina Ihor Voronchenko mengatakan kepada TV Ukraina bahwa para pelaut telah memberikan pernyataan palsu di bawah tekanan.

"Saya tahu para pelaut itu dari Nikopol. Mereka selalu profesional dalam pekerjaan, dan apa yang mereka sampaikan sekarang tidak benar," tegasnya.

Kepala layanan keamanan SBU Ukraina Vasyl Hrytsak membenarkan laporan Rusia bahwa anggota mereka berada di dalam kapal. Namun, Hrytsak menambahkan bahwa itu adalah misi kontra-intelijen rutin, seperti halnya yang dilakukan oleh Angkatan Laut Rusia secara reguler.

Merespons insiden tersebut, pada Senin (26/11) malam, parlemen Ukraina mendukung keputusan Presiden Petro Poroshenko untuk memberlakukan darurat militer selama 30 hari di 10 wilayah perbatasan, dimulai dari 26 November.

Pada Selasa (27/11), Presiden Poroshenko mengatakan bahwa ada ancaman perang skala penuh dengan Rusia.

"Jumlah tank Rusia di pangkalan mereka yang terletak di sepanjang perbatasan dengan kami telah meningkat tiga kali lipat," terang Poroshenko.

Pemberlakuan darurat militer belum pernah terjadi sebelumnya di Ukraina.

Insiden yang terjadi pada hari Minggu lalu merupakan bentrokan pertama antara Rusia dan Ukraina dalam tahun-tahun terakhir, meski pun sejak 2014 kelompok separatis yang didukung Rusia telah memerangi militer Ukraina di Luhansk dan Donetsk.

Ketegangan antara Moskow-Kiev meningkat ketika Rusia membuka jembatan yang menghubungkan Rusia dan Crimea di Selat Kerch. Ukraina memiliki dua pelabuhan besar di pantai utara Laut Azov, dan perjanjian tahun 2003 memungkinkan kedua negara bebas mengakses perairan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menekankan bahwa penyitaan kapal Ukraina adalah eskalasi berbahaya dan pelanggaran hukum internasional.

Inggris juga mengutuk perilaku destabilisasi Rusia di kawasan ini dan pelanggaran yang tengah berlangsung terhadap kedaulatan teritorial Ukraina.

Di lain sisi, Presiden Putin berpendapat bahwa Ukraina telah dengan sengaja mengabaikan aturan perjalanan damai di laut teritorial Rusia.

Seruan pun muncul dari Kanselir Jerman Angela Merkel agar Ukraina dan Rusia mengambil langkah deeskalasi dan dialog.

Sumber : BBC