Konflik Ukraina-Rusia: Presiden Poroshenko minta bantuan NATO

Presiden Ukraina Petro Poroshenko mendesak NATO untuk mengirim kapal ke Laut Azov. Permintaan ini muncul menyusul konfrontasi dengan Angkatan Laut Rusia pada Minggu (25/11).

Kepada surat kabar Jerman, Bild, Presiden Poroshenko mengungkapkan harapannya agar kapal-kapal NATO dapat direlokasi untuk membantu dan memberikan keamanan bagi Ukraina.

Dalam kesempatan tersebut, Poroshenko mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin ingin menduduki Laut Azov.

"Jerman adalah salah satu sekutu terdekat kami dan kami berharap bahwa negara-negara anggota NATO saat ini siap untuk merelokasi kapal-kapal mereka ke Laut Azov untuk membantu dan memberikan keamanan kepada Ukraina," papar Poroshenko.

Dia menambahkan, "Kami tidak bisa menerima kebijakan agresif Rusia. Pertama Crimea, lalu Ukraina timur, dan sekarang dia (Putin) menginginkan Laut Azov. Jerman juga harus bertanya pada diri sendiri: Apa yang selanjutnya akan dilakukan Putin jika kita tidak menghentikannya?."

NATO sendiri telah menyatakan dukungan penuh untuk Ukraina, meski pun Kiev bukan anggota organisasi kerja sama pertahanan Atlantik Utara itu.

Pada Senin (26/11), pemimpin NATO Jens Stoltenberg meminta Rusia untuk membebaskan kapal dan pelaut Ukraina. Dia mengatakan Moskow harus menyadari "konsekuensi dari tindakannya".

Stoltenberg menegaskan bahwa NATO akan terus memberikan "dukungan politik dan praktis" ke Ukraina, yang merupakan negara mitra NATO.

Per 28 November, Ukraina telah memberlakukan UU darurat militer di sejumlah wilayahnya sebagai respons atas krisis ini. Hukum darurat perang akan berlaku selama 30 hari sejak diaktifkan.

Setidaknya tiga pelaut Ukraina terluka ketika penjaga perbatasan FSB Rusia menembaki dua kapal perang dan sebuah kapal tunda Ukraina di Semenanjung Crimea pada hari Minggu.

Rusia menganeksasi Semenanjung Crimea dari Ukraina pada tahun 2014 menyusul tersingkirnya presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych.

Ketiga kapal Ukraina itu tengah berlayar dari Odessa ke Mariupol ketika dicegat oleh kapal Rusia.

Dalam sebuah perjanjian tahun 2003, kedua negara telat sepakat untuk berbagai wilayah laut. Namun, keputusan Rusia untuk membuka jembatan yang melintasi Selat Kerch tahun ini meningkatkan ketegangan.

Ukraina menuding Rusia dengan sengaja memblokade Mariupol dan pelabuhan lainnya, Berdyansk, untuk mencegah kapal-kapal Ukraina melintasi Selat Kerch.

Pengadilan di Crimea memutuskan bahwa ke-24 pelaut Ukraina menjalani penahanan pra-sidang selama dua bulan. 

Sikap Rusia 

"Tidak diragukan lagi ini adalah provokasi," ungkap Presiden Putin seraya menambahkan bahwa insiden tersebut telah diatur oleh pihak berwenang Ukraina. "Saya rasa presiden yang tengah menjabat akan kembali maju dalam Pilpres Ukraina pada Maret 2019."

Poroshenko memiliki peringkat popularitas yang rendah. Jajak pendapat belum lama ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% dari pemilih yang memutuskan untuk memilih dia tahun depan. Hampir 50% mengatakan mereka tidak akan memilihnya dalam keadaan apa pun, ungkap surat kabar Kyiv Post.

Putin bersikeras pihaknya telah memberikan respons yang tepat atas Ukraina karena ketiga kapal itu masuk tanpa izin ke perairan teritorial Rusia.

Sementara itu, di tengah krisis dengan Ukraina, Rusia mengumumkan penambahan sistem rudal pertahanan udara S-400 Triumf di Crimea. Ini akan menjadi S-400 keempat yang ada di Crimea.

Langkah Rusia tersebut dikecam keras oleh Ukraina.

Olexiy Makeyev, direktur politik Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan pada Rabu kemarin bahwa langkah Rusia tidak hanya berbahaya bagi negaranya, namun juga seluruh wilayah Laut Hitam.

"Jangkauan operasional sistem S-400 hingga 400 km, sehingga semua negara di Laut Hitam, termasuk NATO, secara harfiah berada di bawah ancaman serangan. Kami tahu bahwa rudal-rudal tersebut dapat digunakan untuk target darat," jelas Makeyev. (BBC dan Al Jazeera)