Presiden Palestina bahas isu Timur Tengah dengan Paus Fransiskus

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Paus Fransiskus pada Senin (3/12) membahas masalah Timur Tengah. Media Italia melaporkan bahwa keduanya bertemu di Vatikan.

Dalam pertemuan di Istana Apostolik tersebut, Abbas mengatakan kepada Paus Fransiskus, "Kami berdoa bagi kedamaian Natal tahun ini dan kami percaya pada Anda." 

Kepada Presiden Abbas, Paus Fransiskus juga menyampaikan harapannya bagi perdamaian di Timur Tengah.

Selama pertemuan tersebut, Presiden Abbas menyerahkan hadiah kepada Fransiskus yang memperlihatkan Yerusalem kuno, dan paus memberi medalion yang menggambarkan Basilika Santo Petrus pada 1600-an.

Dalam wawancaranya dengan harian Italia La Stampa, Abbas menegaskan bahwa upaya Amerika Serikat tidak akan mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.

"AS tidak bisa menjadi satu-satunya penengah di Timur Tengah. Satu negara yang terus-menerus menjatuhkan sanksi hukuman atas rakyat Palestina tidak bisa menjadi penengah. Pemimpin AS adalah penghalang perdamaian di Timur Tengah," kata Abbas.

"Kami tidak ingin terus bekerjasama dengan pemerintah AS saat ini," kata Abbas. "Kami tidak akan setuju dengan keadaan yang melanggar hukum internasional." 
Tahun lalu, Presiden Donald Trump menyulut kemarahan internasional dengan mengumumkan rencananya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.

Sejak tindakan yang direalisasikan pada Mei tahun ini, Otoritas Palestina telah menolak setiap peran penengahan oleh AS dalam proses perdamaian Timur tengah, yang nyaris tidak bernyawa.

Hukum internasional tetap memandang Yerusalem Timur, bersama dengan seluruh Tepi Barat Sungai Jordan, sebagai wilayah yang diduduki dan menganggap semua pemukiman Yahudi di sana tidak sah.

Pada Jumat (30/11), duta besar Liga Arab untuk Uni Afrika menyerukan dilancarkannya upaya internasional guna menghidupkan kembali penyelesaian dua negara atau two state solution antara Palestina dan Israel.

"Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyelesaian dua negara ambruk," kata Sahboun Meloud, saat memberi sambutan kepada ratusan diplomat dan pejabat Uni Afrika dan PBB.

Pernyataannya disampaikan selama peringatan Hari Internasional bagi Solidaritas untuk Rakyat Palestina, yang diperingati berdasarkan resolusi PBB.

Menurut Meloud, penyelesaian dua negara dirusak oleh tindakan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, keputusan yang bertolakbelakang dengan gagasan keabasahan dan resolusi internasional mengenai masalah itu.

"Kami menolak pengakuan AS mengenai Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Meloud, yang menyebut bahwa keputusan AS itu tidak bisa diterima.

Meloud mengatakan keputusan AS dan pemindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem menghancurkan hak bangsa Arab.

"Itu juga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen AS bagi perdamaian di dunia," katanya.

Duta Besar Palestina untuk Ethiopia Nasri Abujaish, yang berbicara dalam forum tersebut, mengatakan meski pun sejumlah resolusi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, tidak satu pun yang telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh Israel.

Sementara itu Kwesi Quartey, Wakil Ketua Komisi Uni Afrika, menyampaikan komitmen badan pan-Afrika tersebut untuk mengawal masalah Palestina dengan dasar keabsahan dan hukum internasional.

Sumber : Antara