138 pemda di Korea Selatan boikot produk Jepang

Pemerintah daerah di seluruh Korea Selatan telah menyatakan memboikot produk-produk Jepang dan program pertukaran. Langkah tersebut diambil sebagai protes atas kebijakan Tokyo yang menghapus Korea Selatan dari daftar putih.

Aliansi pemerintah lokal Korea Selatan mengatakan, jumlah peserta yang ambil bagian dalam kampanye boikot telah meningkat menjadi 138 pada Senin (5/8), dan 63 dari mereka telah memutuskan untuk bergabung dengan serangkaian "rencana aksi".

Rencana aksi termasuk penangguhan berbagai kegiatan seperti pengadaan publik dan penyewaan produk Jepang, perjalanan bisnis resmi ke Jepang dan hubungan "sister city" dengan kota-kota di Jepang.

Kantor Distrik Seodaemun di Seoul menuturkan mereka berencana untuk menyelenggarakan sebuah acara pada Selasa (6/8) untuk mengubur produk-produk kantor pasokan Jepang di dalam kapsul waktu sampai Negeri Sakura mencabut kebijakan pembatasannya.

Korea Selatan menjadi negara pertama yang dihapus dalam daftar negara-negara yang menikmati kontrol ekspor minimum atau disebut pula daftar putih. Terdapat 27 negara yang masuk daftar putih Jepang, termasuk di antaranya Jerman, Inggris dan Amerika Serikat.

Jepang, sebelumnya telah menyatakan bahwa kebijakan mereka ini dipicu oleh pengelolaan ekspor Korea Selatan yang tidak memadai. Meski demikian, di lain sisi, Tokyo juga menyoroti apa yang mereka sebut sebagai erosi kepercayaan terhadap Seoul setelah putusan pengadilan Korea Selatan memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang membayar kompensasi bagi para pekerja paksa semasa perang.

Versi Jepang, persoalan kompensasi telah selesai di bawah perjanjian 1965 yang juga menjadi acuan normalisasi relasi kedua negara.

Keputusan untuk menghapus Korea Selatan dari daftar putih, sebuah langkah yang telah diprotes keras oleh Seoul, datang satu bulan setelah Jepang memperketat pembatasan ekspor tiga bahan berteknologi tinggi ke Negeri Ginseng. Bahan-bahan tersebut diperlukan untuk membuat chip memori dan panel display.

Menteri Perindustrian Jepang Hiroshige Seko mengatakan bahwa kebijakan itu akan berlaku mulai 28 Agustus. Hiroshige menekankan bahwa kontrol perdagangan ini tidak dimaksudkan untuk merusak hubungan bilateral dan diputuskan berdasarkan sudut pandang keamanan nasional Jepang. (KBS World Radio dan Reuters)