Dorong perdamaian di Semenanjung Korea, ASEAN terhambat 2 hal

Duta Besar Indonesia untuk ASEAN Ade Padmo Sarwono mengatakan bahwa ASEAN menghadapi sejumlah hambatan dalam mendorong proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Hambatan pertama merupakan sistem di ASEAN yang merupakan organisasi antarpemerintah dari 10 negara Asia Tenggara. Artinya, setiap keputusan pengambilan langkah perlu melalui konsensus seluruh negara anggota.

"ASEAN selalu siap membantu, tetapi perlu ada konsensus internal terlebih dahulu," jelasnya dalam diskusi "Advancing Peace on the Korean Peninsula" di Hotel Sheraton, Jakarta, pada Rabu (21/8).

Selain itu hambatan kedua, lanjut Ade, merupakan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Menurutnya, sanksi itu menjadi salah satu penghalang ASEAN untuk terlibat dalam hubungan ekonomi yang maksimal dengan Pyongyang.

Pakar politik Dewi Fortuna Anwar menilai ASEAN perlu mengubah cara pandang dalam melihat persoalan perdamaian di Semenanjung Korea.

"ASEAN menyatakan siap membantu proses perdamaian jika kondisi memungkinkan dan kondusif, tapi justru seharusnya upaya itu datang saat situasi sulit dan tidak kondusif," tegasnya.

Menurut Dewi, ASEAN perlu menyampaikan posisinya secara jelas, konsisten dan terus terang. Dia menegaskan ASEAN juga harus lebih terlibat dengan Korea Utara agar negara itu terbuka untuk menerima bantuan atau masukan dari pihak lain.

Menanggapi kritik Dewi, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menyatakan bahwa ASEAN pun perlu realistis dalam melihat kapasitas mereka.

"Memang ada beberapa pilihan, tapi ada batasan juga. Yang bisa ASEAN lakukan adalah menawarkan diskusi dan terus mendorong agar Korea Utara terbuka untuk berdialog," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN Ling Sung-nam menyampaikan bahwa dalam setahun terakhir telah ada kemajuan bersejarah dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Menurutnya, meski harapan dan kemajuan jelas, tetapi tantangan besar dalam mencapai perdamaian di wilayah itu pun tetap ada.

"Perundingan denuklirisasi Amerika Serikat dan Korea Utara belum berjalan. Demikian juga antara Pyongyang dan Seoul yang kini hubungannya sedang pasang surut," tutur Dubes Ling Sung-nam.

Dubes Ling Sung-nam memuji Indonesia dan ASEAN yang selalu menjadi salah satu pendukung kuat dari proses perdamaian di Semenanjung Korea. Menurutnya, bukan kebetulan KTT bersejarah AS-Korea Utara digelar di Asia Tenggara yakni Singapura pada 2018 dan Vietnam pada 2019.

Dia menilai, ada kemungkinan bahwa KTT ketiga AS-Korea Utara dapat kembali dihelat di Asia Tenggara.

"Sepuluh negara anggota ASEAN memiliki hubungan diplomatik dengan Pyongyang, jadi tidak menutup kemungkinan itu," lanjut dia.

Selain itu, Dubes Ling Sung-nam menyebut bahwa pada 2018, Presiden RI Joko Widodo mengusulkan untuk mengundang Korea Utara ke KTT ASEAN-Korea Selatan yang akan diselenggarakan di Busan pada November 2019.

Hingga saat ini, tambahnya, gagasan itu masih dipertimbangkan dan dibahas oleh Korea Selatan dan ASEAN.

"Kami juga perlu melihat perkembangan dari situasi terkait proses denuklirisasi dan kemajuan perdamaian di Semenanjung Korea sembari berkonsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN," kata dia.

Ade menegaskan bahwa ASEAN terus mencoba untuk berkontribusi dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea, salah satunya dengan menyediakan platform di mana isu tersebut dapat didiskusikan dengan nyaman.

Platform itu adalah ASEAN Regional Forum (ARF), satu-satunya mekanisme multilateral yang diikuti oleh Korea Utara. Dia menyebut, Seoul dan Pyongyang sempat mengadakan pertemuan dan membahas terkait persoalan denuklirisasi di sela-sela ARF pada 2011 dan 2017.

"ASEAN juga selalu mengungkapkan keprihatinan kami terkait persoalan ini," ungkapnya.

Senada dengan pernyataan Ade, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Keamanan Politik Sekretariat ASEAN Hoang Anh Tuan menyatakan bahwa ASEAN secara konsisten selalu mendukung perkembangan positif di Semenanjung Korea.

"Isu perdamaian di Semenanjung Korea kerap menjadi pembahasan dan kami mendukung perkembangan positif yang terjadi," ujar Hoang.

Hoang menyampaikan, sebagai organisasi yang terdiri dari negara middle power, ASEAN perlu terus mengadvokasi dialog dan perundingan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea.

ASEAN, menurutnya, memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, melakukan interaksi secara teratur untuk meningkatkan kepercayaan, serta menerapkan prinsip inklusif dengan memfasilitasi pihak terkait.

Ade menyatakan, ASEAN selalu berusaha untuk menemukan titik tengah, tidak terlalu keras tetapi juga tidak lunak dalam mendorong proses perdamaian di Semenanjung Korea.