3 capaian Indonesia dalam triwulan pertama menjabat di DK PBB

Sejak awal 2019, Indonesia mulai menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020. 

Menginjak tiga bulan keanggotaan, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard memaparkan capaian Indonesia pada triwulan pertama.

Pertama, Indonesia secara konsisten mendukung Palestina dengan mendorong pembahasan terkait konflik yang terjadi di negara tersebut.

Salah satunya dalam sidang DK PBB pada 25 Januari mengenai Timur Tengah, di mana Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti konflik yang terjadi di Palestina.

"Di sana, Menlu RI menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Palestina, mendorong penyelesaian konflik dengan usulan two-state solution, serta penanganan krisis kemanusiaan di Gaza," tutur Febrian dalam jumpa pers yang digelar di Plataran Menteng, Jakarta, Kamis (28/3).

Febrian juga menyatakan bahwa Menlu Retno sempat mengunjungi kamp pengungsi Palestina di Amman, Yordania. Dalam kunjungan itu, Menlu RI menandatangani perjanjian bantuan kemanusiaan sebesar US$1 juta untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Selain itu, RI juga memberikan bantuan berupa pelatihan peningkatan kapasitas di bidang kewirausahaan dan tata kelola bagi pengungsi Palestina.

Kedua, dalam bidang penanggulangan terorisme. Febrian menyebut, RI memastikan semua tindakan terorisme mendapatkan perhatian setara oleh DK PBB.

"Indonesia menjadi pihak yang memprakarsai Press Statement DK PBB mengenai aksi teror yang terjadi di Afghanistan, Filipina selatan, Iran, India, dan Selandia Baru," tuturnya.

Indonesia pun menginisiasi pembahasan di DK PBB terkait upaya pencegahan dan penanggulangan pendanaan terorisme bersama Prancis, Peru, Australia, dan Tunisia, di New York, Amerika Serikat, pada 31 Januari.

Ketiga, Indonesia menjadi ketua dari tiga Komite Resolusi DK PBB. Febrian menjelaskan, Indonesia memegang jabatan ketua di tiga komite resolusi yakni Komite Resolusi 1267 tentang kelompok terorisme Al-Qaeda, Komite Resolusi 1540 terkait nonproliferasi untuk entitas teroris non-negara, serta Komite Resolusi 1998 terkait Taliban di Afghanistan.

"Keketuaan untuk tiga komite itu dipegang oleh Wakil Tetap RI di PBB. Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota DK PBB yang memegang jabatan ketua di tiga komite sekaligus, ini merupakan sebuah kebanggaan," kata dia.

Dia memaparkan bahwa setiap komite bertugas mengawasi penegakan serta mengelola resolusi dan sanksi, serta melakukan peremajaan daftar entitas yang masuk dalam daftar sanksi.

Keketuaan DK PBB

Febrian menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi Ketua DK PBB pada Mei 2019. Kali ini, Indonesia akan mengusung tema "Peacekeeping" dalam masa kepemimpinannya.

"Masa kepemimpinan Indonesia akan berlangsung selama satu bulan. Pemilihan tema itu didasarkan pada rekam jejak dan kapasitas Indonesia dalam menjaga perdamaian," lanjutnya.

Selama kepemimpinan, Febrian menyampaikan adanya sejumlah agenda yang menjadi fokus Indonesia. Salah satunya merupakan debat terbuka DK PBB mengenai operasi penjagaan perdamaian.

"Debat mengenai operasi penjagaan perdamaian merupakan agenda inti dalam kepemimpinan RI, yang rencananya akan digelar pada 7 Mei," kata Febrian.

Selain itu, Indonesia juga akan menggelar debat terbuka terkait perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Mei.

Sebagai salah satu prioritas Indonesia di DK PBB, pembahasan terkait isu di Palestina juga menjadi salah satu agenda kepemimpinan RI. Febrian menuturkan, Indonesia rencananya akan menggelar diskusi informal mengenai pendudukan ilegal Israel di Palestina.

"Diskusi itu nantinya akan membahas topik dari aspek hukum atas pendudukan ilegal tersebut," jelasnya.

Kemudian pada akhir masa kepemimpinan, Indonesia akan mengadakan resepsi diplomatik beserta pertunjukan budaya sebagai ajang promosi.

Kursi kepresidenan DK PBB merupakan jabatan yang akan dipegang 15 negara anggota secara bergilir sesuai dengan urutan abjad.

Pada Maret, kepemimpinan berada di tangan Prancis yang kemudian akan diserahkan kepada Jerman pada April.

Selain pada Mei, Indonesia diperkirakan untuk kembali menjabat sebagai Ketua DK PBB pada Agustus 2020 dan mengangkat tema "Countering Terrorism".